Skip to main content

Rencana Jokowi untuk menyetujui kepemilikan rumah susun bagi warga negara asing

Rencana Jokowi untuk menyetujui kepemilikan rumah susun bagi warga negara asing
Rencana Jokowi untuk menyetujui kepemilikan rumah susun bagi warga negara asing

Dalam waktu dekat, pemerintah akan menyelesaikan peraturan yang memungkinkan bagi warga negara asing untuk memiliki rumah susun. Hal ini akan segera dilakukan segera setelah Presiden Joko "Jokowi" Widodo menyetujui usulan tersebut,

Pada perinsipnya, Presiden telah setuju pada terhadap ide kepemilikan aset perumahan bagi warga asing di Indonesia, hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya tarik disektor properti lokal. Demikian disampaikan oleh Teten Masduki, anggota tim komunikasi Presiden.

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil menegaskan bahwa peraturan baru akan diterbitkan setelah dua atau tiga pertemuan kabinet mendatang.

Sofyan menegaskan bahwa peraturan yang akan memungkinkan orang asing untuk memiliki sebuah flat dengan nilai lebih dari Rp 5 miliar (US $ 375.000), tidak akan memicu gelembung harga di sektor properti

"Peraturan tersebut akan memungkinkan perusahaan asing untuk menyewa ruang hingga 30 tahun. Namun dalam peraturan yang baru tidak hanya mencakup perusahaan asing, melainkan secara individual, "kata Menteri Pariwisata Arief Yahya menjelaskan,

"Usulan baru akan baik untuk investasi dan aliran modal ke Indonesia, serta industri pariwisata kita," katanya.

Pemerintah Indonesia saat ini melarang orang asing dari pembelian properti di Indonesia, meskipun sudah banyak yang melakukan melalui cara berpasangan dengan orang Indonesia atau warga negara lainnya.

Asing diperbolehkan untuk membeli properti jenis strata, yang meliputi "hak untuk menggunakan" bangunan saja - tidak termasuk tanah - melalui sertifikat kepemilikan bangunan (SKBG) untuk jangka waktu 25 tahun dan boleh diperpanjang.

Ketua InvestmentCoordinating Board (BKPM) Franky Sibarani mengatakan bahwa ia telah menyarankan periode kepemilikan diperpanjang untuk jangka waktu 50 tahun, dengan opsi perpanjangan dua kali 15-tahun.

Kepemilikan asing dari apartemen, ia menyarankan, bisa melonggarkan di zona ekonomi khusus (KEK) untuk menarik lebih banyak ekspatriat untuk meningkatkan perekonomian lokal di sana.

(cn)


Apa pendapat Anda mengenai artikel ini?

Loading Rating...

Komentar:

Loading...
Top