Rencana Menaker Ubah Aturan PHK Karyawan Demi Tingkatkan Investasi

Khalied Malvino
Khalied Malvino

Rencana Menaker Ubah Aturan PHK Karyawan Demi Tingkatkan Investasi Ilustrasi karyawan di-PHK. [Foto: Harnas.co]

Winnetnews.com - Aturan soal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan rencananya akan diubah. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri menyatakan pengubahan aturan ini guna menyesuaikan perkembangan zaman dan menaikkan investasi.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur ketentuan PHK karyawan. Aturan tersebut juga diatur dalam Keputusan Menteri (Kepmen) Tenaga Kerja Nomor Kep-150/MEN/2000 tentang Penyelesaian PHK dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Ganti Rugi Perusahaan sebagaimana telah diubah dalam Kepmen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-78/MEN/2001.

Dari ketentuan tersebut, karyawan yang di-PHK akan mendapat uang pesangon dan uang penghargaan dibayarkan perusahaan di mana karyawan bekerja. Aturan ini tentunya menjadi tanggungjawab dan beban perusahaan jika ingin memecat karyawannya.

Mengutip CNNIndonesia.com, kekakuan aturan PHK itu, sambung Hanif, menjadi salah satu penyebab investor mundur untuk berinvestasi di Indonesia. Terlebih, upah kerja di Indonesia di atas rata-rata negara tetangga dengan produktivitas kerja yang rendah.

Padahal, sambung ia, di tengah pesatnya perkembangan teknologi yang mampu meningkatkan efisiensi, kebutuhan tenaga kerja perusahaan dapat berubah dengan cepat. Tak ayal, investor asing lebih memilih Vietnam yang menawarkan upah murah, produktivitas tinggi, dan skema PHK yang lebih sederhana.

"Akhirnya, pada saat investasi ke sini, saya (investor) lebih suka investasi kepada teknologi atau kalau tidak, tidak jadi ke Indonesia," ujar Hanif di Gedung Transmedia, Kamis (19/9/2019).

Untuk itu, pemerintah perlu melakukan perbaikan dalam hal ketentuan PHK. Dengan perbaikan ketentuan, Indonesia bisa lebih menarik di mata investor. Ujung-ujungnya, lapangan kerja yang tersedia akan semakin banyak.

Di saat yang sama, pemerintah memberikan perlindungan terbaik kepada warganya berupa keahlian. Hal itu dilakukan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) agar masyarakat bisa bersaing di pasar kerja dan meningkatkan kesejahteraan.

"Orang profesional, yang memiliki skill (keahlian) yang bagus, takut di-PHK? Tidak, karena memiliki skill yang bagus. Mengapa orang kita (Indonesia) takut di-PHK? Karena skill-nya tidak bagus," ujar Hanif.

Peningkatan kualitas SDM dituangkan melalui berbagai progam. Misalnya, melalui pelatihan Balai Latihan Kerja maupun kerja sama dengan perusahaan untuk memberikan pelatihan kerja sesuai kebutuhan. Dengan cara itu, masyarakat tetap bisa bekerja meski pekerja tidak lagi bekerja di tempat yang sama.

"Di Indonesia, pikirannya kan masih kerja tetap. Itulah mengapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih menjadi (pekerjaan) favorit," jelasnya.

Saat ini, Hanif menyebutkan revisi UU 13/2003 masih pada tahap pengkajian dan penyerapan inspirasi. Adapun rincian mengenai perubahan ketentuan PHK belum diungkap Hanif.

"Jangan ragukan komitmen pemerintah untuk terus mendorong peningkatan kesejahteraan dan sekaligus memberikan perlindungan tetapi di masa depan, karena dunia berubah, boleh jadi cara negara hadir, cara negara melindungi tenaga kerja pasti akan berubah," tegasnya.

Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (Persero) Elfien Goentoro membenarkan pernyataan Hanif. Perusahaan tidak mudah memecat pegawai meski pegawai bersangkutan terbukti melakukan kesalahan.

"Memang aturannya susah untuk PHK. Ada tahapan-tahapan yang harus diikuti, terlalu panjang, tidak simpel," kata ia di tempat yang sama.

Apa Reaksi Kamu?