Revisi UU Pilkada Bakal Larang Eks Koruptor Nyalon Kembali?

Amalia Purnama Sari
Amalia Purnama Sari

Revisi UU Pilkada Bakal Larang Eks Koruptor Nyalon Kembali? Titi Anggraini (foto: NusantaraNews)

Winnetnews.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyarankan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan revisi Undang-Undang Pilkada. Hal ini ditujukan agar para mantan terpidana kasus korupsi tidak bisa melakukan pencalonan ulang di Pilkada Serentak 2020 mendatang.

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengaku bahwa undang-undang akan menjadi lebih kuat jika mencantumkan peraturan tersebut.

“Kami memandang bahwa pemerintah perlu mendorong diadopsinya peraturan tersebut di tingkat undang-undang, karena kalapun berada di PKPU, maka akan mengandung kerentanan untuk digugat oleh banyak pihak ke MA,” kata Titi, dikutip dari CNN Indonesia, Jumat (04/10).

Titi tidak mempermasalahkan jika KPU tidak mencantumkan larangan tersebut ke dalam draf PKPU pencalonan Pilkada 2020 yang diuji pada publik pada Rabu (02/10) silam. Titi menilai jika KPU sedang menyusun taktik untuk meloloskan larangan pencalonan mantan koruptor. Sebab saat mengatur larangan tersebut di Pemilu 2019 lewat PKPU Nomor 20 tahun 2018, KPU langsung digugat ke Mahkamah Agung.

Gugatan ke Mhakamah Agung ini diajukan oleh para calon yang pernah terjerta kasus korupsi, contohnya adalah M Taufik, Djekmon Emisi, dan Wa Ode Nurhayati.

Pada September 2018, MA sempat mengabulkan gugatan uji materi untuk pembatalan larangan tersebut. PKPU 20/2019 dinilai bertentangan dengan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. MA memberi saran jika larangan pencalonan mantan terpidana kasus korupsi harus ditulis di regulasi setingkat undang-undang.

Menurut Titi, hal ini bisa memberikan kesempatan baik bagi KPU agar bisa membatasi hak politik para koruptor. Perludem mendesak KPU untuk melakukan lobi revisi UU Pilkada.

“KPU sebagai pelaksana undang-undang harus bisa proaktif dalam menyampaikan pandangan dan gagasan mereka agar bisa mengakomodir para pembuat UU merujuk putusan MA lalu,” jelas Titi.

Sebelumnya, draf yang dikeluarkan KPU dalam PKPU tidak mencantumkan larangan pencalonan terpidana kasus korupsi atau mantan koruptor. Draf revisi PKPU Nomor 3 tahun 2017 hanya melarang pencalonan mantan terpidana kasus bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Sementara terpidana kasus lain diminta untuk mengumumkan ke publik terkait statusnya sebagai napi, kecuali telah menjalani masa hukuman selama lima tahun.

Apa Reaksi Kamu?