Revisi UU Terorisme, Pertama: Kewenangan Polri Diusulkan Diperbesar

Revisi UU Terorisme, Pertama: Kewenangan Polri Diusulkan Diperbesar

Kamis, 21 Jan 2016 | 13:59 | Liani
WinNetNews.com - Rencana revisi Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme masuk dalam program legislasi nasional Dewan Perwakilan Rakyat tahun ini. Rencana ini menjadi perhatian publik pasca terjadinya serangan bom di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat pada Kamis pekan lalu.

Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi mengingatkan bahwa revisi UU terorisme bukan untuk memberikan kewenangan penangkapan bagi Badan Intelijen Negara.

"Perlu ditegaskan bahwa esensi revisi undang-undang anti teror tersebut adalah bagaimana mengefektifkan pemberantasan terorisme dalam perspektif penegakan hukum," kata Muradi melalui keterangan tertulisnya, Kamis (21/1/2016).

Menurut Muradi ada lima hal yang bisa dimasukkan dalam revisi UU Terorisme. Pertama, kewenangan yang lebih besar bagi Kepolisian RI untuk menangkap personal maupun kelompok yang teridentifikasi berhubungan dengan organisasi teror.

Penangkapan tersebut diperuntukkan bagi penyidikan dan mengindentifikasi keterlibatan dan atau kemungkinan potensi melakukan aksi teror dan penyebaran paham radikal. "Perluasan kewenangan dalam menangkap dan menyelidiki sejumlah potensi dalam penyebaran paham radikal dan aksi teror tersebut berbatas waktu, yakni jika polri tidak dapat menemukan keterlibatan dengan jejaring teror, maka maksimal 6 bulan harus dibebaskan," kata Muradi.

Kedua, revisi UU terorisme juga harus mempertimbangkan pembatasan kewenangan dari BNPT. Kewenangan BNPT cukup dua saja, yakni kewenangan untuk mengkoordinasikan institusi terkait dan perencanaan strategi pemberantasan terorisme. BNPT tak perlu lagi diberi kewenangan dalam operasional.

Ketiga, revisi UU terorisme juga harus mengatur lebih rinci soal pendanaan pemberantasan terorisme. Meski sudah diatur dalam UU terorisme yang ada saat ini, namun perlu juga dalam revisi nanti ditegaskan pemanfaatan dukungan dan bantuan asing dalam pemberantasan terorisme.

Keempat, perlu juga dipertimbangkan untuk melakukan spesialisasi fungsi pada sejumlah unit anti teror yang ada, selain densus 88 dan unit anti teror di militer. Hal ini agar permasalahan leading sector tidak lagi menjadi isu utama dalam pemberantasan terorisme yang menekankan pada penegakan hukum.

Spesialisasi fungsi salah satunya penekanan pada kemampuan yang melekat di masing-masing unit anti teror, dengan tetap menitiktekankan pada penegakan hukum. "Khusus untuk BIN, penting untuk ditegaskan pada koordinasi intelijen dalam pemberantasan terorisme dalam bentuk fusi intelijen," kata Muradi.

Dan yang kelima, penekanan bahwa terorisme adalah kejahatan luar biasa yang mana penanganannya membutuhkan kekhususan, salah satunya ada pada lembaga pemasyarakatan khusus yang mampu mengoptimalkan program deradikalisasi.

Dilansir dari laman detik  

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...