Revisi UU Terorisme Untuk Memperkuat Pemerintah

Revisi UU Terorisme Untuk Memperkuat Pemerintah

Senin, 25 Jan 2016 | 10:23 | Muhammad Takdir
WinNetNews.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan tujuan pemerintah merevisi UU nomor 15/2003 tentang terorisme untuk memberikan kewenangan kepada aparat kepolisian dalam menangani kasus terorisme.

Dengan demikian, demokrasi yang ada di Indonesia tidak menjadi ladang bagi kelompok-kelompok teroris untuk berkembang dan justru mengancam keamanan masyarakat pada umumnya.

"Sebenarnya tidak ada yang aneh, hanya memberikan kewenangan sepatutnya dimiliki oleh polisi. Dulu kita sempat kebablasan demokrasinya. Jadi harus kita lihat equal antara keamanan dan demokrasi. Jangan demokrasi itu menjadi tools yang membuat kita jadi tidak aman," kata Luhut usai menghadiri peresmian Griya Gus Dur di Jalan Taman Amir Hamzah, Jakarta, Minggu (24/1).

Menurut Luhut revisi UU Terorisme perlu dilakukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap warga negara dari serangan teroris. Hal yang sama, katanya, dilakukan Prancis pascaserangan teroris beberapa waktu lalu. Namun, Luhut berjanji penanganan terorisme di Indonesia tidak akan sekeras Malaysia dan Singapura.

 

"Prancis saja sudah merevisi juga dalam perundang-undangan teroris. Seperti berkali-kali saya katakan kita tidak akan seperti Malaysia dan Singapura, mereka kan keras," katanya.

Menurut Luhut, pembahasan mengenai draft revisi UU terorisme masih berjalan. Dalam perumusan revisi UU tersebut, lanjut Luhut, pemerintah masih menunggu laporan dari lembaga terkait.

"Revisi sudah jalan bagus ya, sekarang kelompok kerjanya sudah mengkristalisasi. Saya harap Selasa atau Rabu ini sudah dilaporkan ke kami, setelah itu kami laporkan ke Presiden," katanya.

 

Luhut mengakui, dalam menangani persoalan terorisme, tak jarang pemerintah harus berhadapan dengan warga negaranya sendiri. Dicontohkan, saat ini, banyak WNI yang bergabung dengan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar).

Menurut Luhut, pemerintah berupaya agar setiap warga negara patuh pada Undang-undang yang berlaku. Namun, di sisi lain, pemerintah berupaya melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) setiap warga negara.

"Kita kan berhadapan dengan WNI sendiri seperti Gafatar ini, ini kan WNI. Tidak serta merta menindak dan tidak menghargai hak asasi mereka. Di sisi lain kita tidak ingin mereka melanggar, kita ingin masyarakat Indonesia mematuhi undang-undang yang ada dan memiliki disiplin yang tinggi untuk membangun indonesia yang lebih bagus," jelasnya.

(seperti dilansir Berita Satu)

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...