Revitalisasi Metromini Berjalan Lambat, Masyarakat Dibuat Tak Ada Pilihan

Revitalisasi Metromini Berjalan Lambat, Masyarakat Dibuat Tak Ada Pilihan

WinNetNews.com - Wacana untuk menyikat habis Metromini di Ibu Kota sudah lama terlontar. Namun hingga saat ini Metromini yang kondisinya tak layak masih menghiasi wajah kota metropolitan ini. Kelakuan oknum sopir Metromini yang ugal-ugalan tak jarang menjadi pemicu kecelakaan lalu lintas.

Pengamat transportasi, Azas Tigor Nainggolan, berpendapat bahwa sudah seharusnya Metromini diganti sesegera dengan armada baru. Dia mengaku bahwa sejak 2012 sudah mengajukan peremajaan Metromini ke Kadishub (DKI). Namun demikian menurutnya revitalisasi angkutan umum berjalan lamban. Sehingga warga Ibu Kota pun terpaksa menggunakan layanan transportasi Metromini meskipun kondisinya jauh dari kata layak.

"Sopir ugal-ugalan coba, mobilnya nggak ada uji kelaikannya, uji KIRnya nggak ada, sopirnya dicek nggak punya SIM, pemerkosaan ada di mana-mana di angkutan umum. Jadi orang itu merasa nggak aman gitu lho. Kalau udah nggak aman pasti nggak nyaman," Ungkap Tigor, Dikutip dari Detik (07/12/15).

"Kita dibuat nggak ada pilihan, mau nggak mau pakai yang begitu-begitu. Nggak ada akses dan kita dibuat nggak ada pilihan, artinya mau nggak mau percaya sama angkutan umum yang mengerikan," lanjut nya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Andri Yansyah, angkat bicara. Menurutnya penghapusan metromini tidak bisa dilakukan secara langsung. Sebab Metromini merupakan sarana transportasi umum yang masih dibutuhkan oleh masyarakat DKI Jakarta.

 

"Yang dihapus itu ada mekanismenya, yang paling penting bagaimana kita mempersiapkan Rp/km. Kalau seumpama itu sudah siap, mungkin (Metromini) itu bisa kita hapus semuanya. Tapi kalau kita belum siap, belum bisa menghapus karena kaitannya memang terus terang saja Metromini juga sendiri masih dibutuhkan masyarakat," Kata Andri, dikutip dari Detik, Senin (07/12/15).

Andri Yansyah menyebut sudah ada 1.600 izin trayek atau sekitar 60 persen dari total 3 ribu izin trayek yang sudah dicabut.

"Jadi sekarang yang lama-lama akan kita sikat, akan kita tertibkan dan kita tidak akan nambah lagi," tegasnya.

Dia yakin bila sistem setoran dihapus dan diganti dengan sistem Rp/kilometer dengan terintegrasi bus TransJakarta, maka Metromini yang dimiliki perseorangan akan hilang dengan sendirinya.

"Rp/km kan nggak bisa bim salabim abrakadabra. Sekarang kita dalam tahap rupiah per kilometer, kan harus menyiapkan itu semua. Kalau seumpama (armada) belum siap dia akan gugur sendiri, akan keluar sendiri," jelasnya.

Bila sistem Rp/km ini berjalan, sopir bus tidak lagi mengejar setoran namun dibayar sesuai Rp/km dan mendapat subsidi dari pemerintah. Tentunya dengan sistem ini, sopir harus memenuhi standar pelayanan. Aturannya juga akan diperketat.