Rini Soemarno dan Sudirman Said Dikrikit Legislator PDIP

Rini Soemarno dan Sudirman Said Dikrikit Legislator PDIP

WinNetNews.com - Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengkritik dua menteri Kabinet Kerja, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said yang telah membuat gaduh masyarakat. Masinton berkeras meminta keduanya untuk mundur dari jabatannya.

“Menteri ESDM dan Menteri BUMN mengubah Nawacita jadi dukacita. Mereka tidak berpihak pada bangsa. Faktanya jelas di Freeport dan Pelindo dengan modusnya sama, kontrak belum berakhir tapi sudah diperpanjang,” kata Masinton dalam diskusi hasil riset respon publik terhadap capaian Nawacita di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu (20/12).

Masinton yang kini tergabung dalam Pansus Pelindo II di DPR RI pun melihat kinerja keduanya tidak sesuai dengan rencana program kerja. Menteri Rini dinilai terlalu tergesa-gesa dalam mengambil kebijakan dengan menyetujui penjualan kontrak perpanjangan konsesi Jakarta International Container Terminal (JICT) kepada Hutchison Port Holdings (HPH), asal Hong Kong.

Masinton menuding ada permainan antara Dirut PT Pelindo RJ Lino dengan Rini terkait perpanjangan kontrak tersebut. Rini menerbitkan izin prinsip pada bulan Juni tahun 2015. Perpanjangan kontrak tersebut, menurut Masinton, melanggar UU 17/2008 yang mengatur antara regulator dan operator. Masinton mengatakan perpanjangan kontrak yang dilakukan Pelindo harus memperoleh izin konsesi dari regulator, Kementerian Perhubungan alih-alih Menteri Rini.

“Menteri Rini baru dilantik dan belum tahu apa-apa tapi sudah menyetujui itu. Padahal Menteri BUMN sebelumnya nolak dan penuhi dulu aspek perundangannya,” katanya.

Atas dasar itulah, Masinton mengatakan, Pansus Pelindo II melalui partai politik sudah merekomendasikan Presiden Joko Widodo untuk memberhentikan Rini dan Dirut Pelindo II RJ Lino.

“Di DPR, Menteri BUMN tidak peroleh dukungan politik. Dari penyertaan modal negara buat APBN, ditolak seluruh fraksi DPR,” ujarnya.

Sementara itu, untuk kasus Sudirman Said, Masinton menuding ada main belakang dengan perpanjangan kontrak kerja Freeport. Tudingan Masinton berdasar Surat Menteri ESDM Sudirman Said Nomor 7522/ 13/ MEM/ 2015 tertanggal 7 Oktober 2015 perihal permohonan perpanjangan operasi PT Feeport Indonesia. Balasan Sudirman menimbulkan praduga pelanggaran aturan mengingat izin Freeport baru dapat dibahas 2019 nanti.

“Jadi buat apa pertahankan menteri sampah ini? DPR pasti tolak kalau ini dipertahankan. Menteri ESDM kehilangan legitimasi politik dan akan alami hambatan di DPR,” katanya.

Belakangan, Menteri Sudirman melaporkan dugaan pencatutan nama Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam renegosiasi kontrak kerja Freeport yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto. Setya melobi Presdir PT Freeport Maroef Sjamsoeddin dan pengusaha Riza Chalid. Pelaporan ini, yang membuat Masinton gerah lantaran Sudirman dinilai membuat gaduh.