Skip to main content

Rupiah Kian Terjun, UU JPSK Harus Cepat Selesai

Rupiah Kian Terjun UU JPSK Harus Cepat Selesai

Di Indonesia pentingnya Keberadaan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), RUU JPSK harus diselesaikan secepatnya untuk memberikan kepastian hukum bagi pengambil keputusan kala menghadapi gejolak ekonomi.

Tembusnya rupiah pada level Rp 14.300 per dolar cukup membuat pasar panik dan resah. Pada titik psikologi ini, pasar masih menunggu langkah pemerintah dalam rangka pengendalian gejolak ekonomi makro, terutama mencermati sejauh mana jalannya RUU JPSK di DPR.

Keberadaan Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK) dinilai mampu menjadi penyelamat gejolak ekonomi Indonesia saat ini.

Anggota Komisi XI Donny Imam Priambodo menilai keberadaan RUU JPSK sangat penting untuk iklim investasi dan perbankan di Indonesia. Ketidakstabilan nilai mata uang rupiah dan fluktuatifnya pasar saham menjadi urgensi supaya payung hukum pelindung industri tersebut tak terlampau anjlok.

Untuk itu kita mengebut menyelesaikan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan, ujar Donny, hari ini.

Menurutnya, ini menjadi prioritas utama untuk dikerjakan. Apabila terjadi gejolak, pemangku kepentingan harus bisa melakukan gerakan darurat dan super cepat sesuai undang-undang. Jadi bisa juga digunakan untuk pengendalian nilai mata uang.

RUU JPSK dibuat bersama paket rancangan undang-undang lain mengenai keuangan seperti RUU OJK, BI dan Perbankan. Dari keempat ini, RUU JPSK menjadi prioritas karena sangat diperlukan.

Dalam keadaan darurat, industri perbankan, investasi, dan nilai mata uang akan terproteksi secara menyeluruh karena keberlangsungannya dijamin oleh pemerintah. Sehingga, efek panik ekonomi yang berakibat backbound dalam skala makro tidak akan terjadi.

RUU JPSK itu dikebut, karena ada JPSK, BI, OJK, Perbankan. Kita prioritaskan yang induknya dulu yaitu UU JPSK. Jadi mungkin yang lainnya itu awal tahun depan. Tidak terjadi rush dan negara melindungi, tidak harus panik,” tuturnya.

Sejauh ini, menurut politisi NasDem ini, RUU JPSK masih dalam proses analisis terhadap konten draft RUU dan kajian akademisnya di DPR. Dari analisis tersebut kemudian DPR memberikan pandangan dan usulan lain untuk dipertimbangkan pemerintah.

DPR baru menerima draft RUU-nya dari pemerintah, naskah akademisnya juga baru terima. Kita analisa untuk menghasilkan rekomendasi-rekomendasi,” ucapnya.

Donny juga mengingatkan pola kerjasama antar lembaga yang solid dalam menanggulangi perekonomian Indonesia ke depannya. Hal ini dikarenakan secara geopolitik dan ekonomi, dunia telah berubah di mana titik ekuilibrium muncul sebagai gejala ekonomi baru.

Hal ini ditandai adanya intervensi yuan di pasar mata uang dunia yang selama ini dikuasai dolar Amerika, yen, dan euro, sehingga tugas pemerintah tidak mudah.

Lebih lanjut Donny menuturkan bahwa pasar dunia saat itu dikuasai US dolar 62 persen, sisanya dikuasai euro dan yen. Baru belakangan ini masuk yuan yang berpengaruh besar terhadap rupiah.

Dalam JPSK itulah terorganisir beberapa pemangku kepentingan termasuk BI, OJK, LPS, dan Menkeu, karena BI menurut UU mempunyai tugas mengendalikan rupiah.

Nah JPSK itu dipakai ketika situasi sudah begitu genting, tidak akan ada tarik-tarik lagi bagiannya siapa. Jadi mereka sudah tahu tugas dan kewenangannya, tutupnya.

Apa pendapat Anda mengenai artikel ini?

Loading Rating...

Komentar:

Loading...
Top