Saat Uang Kas Negara Bertambah dari Dana Objek Vital
Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian/Foto: Zool WNN

Saat Uang Kas Negara Bertambah dari Dana Objek Vital

Senin, 5 Jun 2017 | 13:32 | Zulkarnain Harahap

WinNetNews.com - Pengelolaan dana objek vital sudah dituntaskan oleh Polri. Persoalan terkait mengenai aliran dana pengelolaan dana objek vital, kata Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian, telah diselesaikan dan pemerintah sudah mengatur pengelolaan dana objek vital itu.

"Sudah ada PP tentang PNBP (pendapatan negara bukan pajak). Dulu yang dari pamobvit tidak masuk dalam PNBP sekarang sudah masuk PNBP," ujar Tito saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta, Senin (05/06/2017).

Tito menuturkan, semua dana penerimaan dari objek vital sudah dilaporkan kepada negara. Setelah dilaporkan, dana tersebut langsung dialokasikan untuk penggunaan lapangan. Mantan Kepala BNPT ini pun mengatur pula tentang penerimaan dana dari pusat pendidikan atau tempat pelatihan satpam.

Anggota 1 BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, BPK tidak mempermasalahkan pengelolaan dana pengamanan objek vital. Mereka hanya mempermasalahkan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dana.

"Soal obvit saya tegaskan, yang penting kejelasannya. Kalau PP-nya memang menentukan PNBP tapi sebenarnya kami lebih berpendapat itu BLU, tapi belum," kata Agung di Mabes Polri, Jakarta, Senin.

BPK menyadari kepolisian masih membutuhkan dana objek vital sebagai dana reaksi cepat. Oleh karena itu, mereka tidak mempermasalahkan pengelolaan dana objek vital berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ia hanya ingin penerimaan tersebut tercatat dengan baik.

"Either Way apakah blu atau pnbp menggambarkan bahwa semua polri auditable dan akuntable. Jadi tercatat berapa yang diterima untuk apa," kata Agung.

Agung menegaskan, permasalahan data LHP BPK di sejumlah polda beberapa waktu lalu terus dipantau. Ia menegaskan, segala temuan tidak sekadar berhenti, tetapi juga terus dipantau. Namun, ia mengaku, BPK sulit memantau semua sehingga perlu bantuan polri.

"Pemantauan di 1256 satker itu ya please deh terus terang aja sulit sekali. Makanya kita perlu bersinergi sama teman-teman polri itu sendiri karena accountability stone from the top. Jadi kalau pemimpinnya mau akuntabel, mudah-mudahan bawahannya akuntabel," kata Agung.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...