Sah! UU KPK Baru Siap Jalan

Amalia Purnama Sari
Amalia Purnama Sari

Sah! UU KPK Baru Siap Jalan Sumber: Nasional TEMPO

Winnetnews.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada hari ini, Selasa (17/09) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) untuk dijadikan undang-undang. Persetujuan ini diputuskan dalam Rapat Paripurna kesembilan tahun sidang 2019-2020 yang digelar di Kompleks Parlemen. Senayan, Jakarta.

Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Meskipun hanya dihadiri 80 orang RUU ini tetap disepakati untuk disahkan. Menurut keterangan berbagai sumber, terdapat sekitar 289 anggota dewan yang tidak hadir dalam gelaran rapat agung tersebut.

“Keptusan pertama apakah pembicaraan tingkat dua terhadap UU KPK dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Kedua apakah pembicaraan tingkat dua terhadap UU KPK dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?” ujar Fahri, dilansir dari CNN Indonesia, Selasa (17/09).

 “Setuju,” respon para anggota dewan.

Dilansir dari Detik.com, awalnya Ketua Badan Legislasi (Baleg) Supratman Andi Agtas membacakan hasil pembahasan revisi UU KPK di Baleg. Dari laporan tersebut diketahui bahwa sekitar tujuh fraksi menyetujui revisi UU KPK secara penuh. Dua partai lain, Gerindra dan PKS, memberi catatan soal Dewan Pengawas (Dewas), dan Partai Demokrat masih urung berpendapat.

Pembahasan revisi UU KPK ini merupakan inisiatif DPR dan disahkan dalam kurun waktu singkat, yakni selama 13 hari.

Revisi UU KPK ini sebelumnya mendapatkan banyak pertentangan dari para guru besar, akademisi, koalisi masyarakat, hingga lembaga KPK sendiri karena dianggap melemahkan fungsi-fungsi KPK. Namun anggota DPR seperti tidak ambil pusing dan tetap melanjutkan pembahasan revisi UU.

Apa Reaksi Kamu?