Skip to main content

Salah Taktik dan Strategi, Sebab Terjadinya Kejahatan Korporasi BPD Papua?

Kredit macet BPD Papua sebabkan negara rugi Rp. 359 MiliarFoto: Istimewa
Kredit macet BPD Papua sebabkan negara rugi Rp. 359 MiliarFoto: Istimewa

WinNetNews.com - Kasus kredit macet bank BPD Papua yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 359 Miliar mencuat, pasca BPK menyerahkan laporan hasil pemeriksaan tentang kasus BPD Papua ke Bareskrim Mabes Polri, pada Kamis (15/06/2017). Dalam kasus ini, Bareskrim Mabes Polri menetapkan mantan Direktur Utama (Dirut) BPD Papua berinisial JK sebagai tersangka.

Tapi kemudian, kenapa hal itu bisa terjadi?

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Provinsi Papua dan Papua Barat, Misran Pasaribu menilai, manajemen PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua terlalu terburu-buru dalam mengubah strategi penyaluran kredit dari konsumtif ke produktif. Padahal, bank milik Pemerintah Daerah ini belum memiliki infrastruktur memadai, yang berkaitan dengan perubahan strategi bisnis tersebut. Hasilnya, bank konvensional ini harus mengalami kerugian sebesar Rp. 359 Miliar akibat kasus kredit macet yang terjadi sejak tahun 2015 itu.

“Sejak tahun 2010, mulai ada pergeseran strategi bisnisnya bank BPD, mereka mulai masuk ke kredit produktif, kredit investasi, kredit tenaga kerja. Disitulah mulai jor-joran, mereka munculkan kredit yang besar-besaran. Selama ini mereka lebih pengalaman di kredit konsumtif, lalu masuk ke kredit produktif. Sayangnya mereka belum menyiapkan infrastrukturnya, yaitu SDM, tenaga risk credit yang kompeten juga tenaga appraisal agunan yang baik,” ungkap Misran, Senin (19/06/2017).

image0Ia melanjutkan, seperti dikutip dari keterangan resmi, kasus kredit macet bank BPD terjadi akibat angka non performing loan (NPL)-nya yang tinggi yaitu 19 persen.

“Pada Desember 2015, NPL Bank BPD ini telah berada dikisaran 9 persen, tetapi diakhir tahun 2016 yang dipublikasikan pada Maret 2017 telah mencapai 19 persen. Ini sangat tinggi sekali,” lanjutnya.

Dengan NPL yang tinggi, BPD Papua sebagai bank konvensional, justru menduduki urutan teratas di seluruh Indonesia. Sedangkan batal atas NPL secara nasional hanya 5 persen.

“Yang lebih parah dan menjadi masalah adalah, BPD ini menyalurkan kredit produktf yang mencapai ratusan miliar rupiah, dan rata-rata debiturnya berada di luar Papua. Penyaluran kredit dilakukan melalui kantor cabang pembantu (KCP),” tambah Misran.

Sebagai pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB, Misran mengaku OJK berkali-kali telah menyampaikan kepada para pemegang saham BPD Papua untuk memilih komisaris yang profesional, berkompeten dibidang keuangan dan perbankan, tapi kemudian saran tersebut sepertinya tidak diindahkan.

Apa pendapat Anda mengenai artikel ini?

Loading Rating...

Komentar:

Loading...
Top