Santer Disebut Gagal Dapatkan Jatah Kursi, Demokrat Pasrah

Amalia Purnama Sari
Amalia Purnama Sari

Santer Disebut Gagal Dapatkan Jatah Kursi, Demokrat Pasrah Jokowi dan SBY (foto: Nasional Tempo)

Winnetnews.com - Partai Gerindra sudah dipastikan akan ikut berkubang bersama koalisi Jokowi untuk masa pemerintahan 2019-2024 mendatang. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum Gerindra Edhy Prabowo beberapa waktu lalu menerima undangan Presiden Jokowi untuk datang ke Istana Negara. Keduanya dikabarkan hadir untuk menerima penempatan menteri yang dijatahkan untuk diterima Partai Gerindra.

Kabar masuknya Gerindra ini dibenarkan oleh relawan Jokowi, Budi Arie Setiadi yang juga merupakan Ketua Umum Pro Jokowi (Projo). Menurut pertemuannya dengan relawan, Jokowi mengaskan keinginannya dalam menerima Partai Gerindra dalam koalisi.

“Beliau (Jokowi) mengeaskan jika tidak semua parpol bisa bergabung dalam koalisi. Selain tidak sehat bagi demokrasi, juga berpotensi untuk mengurangi fungsi check and balance,” kata Budi, dilansir dari Detik.com, Selasa (22/10).

“Hanya ada satu partai saja yang gabung. Beliau sadar kalau pemimpin harus memiliki kekuatan untuk mengontrol,” tambah Budi.

Selian berbagi kursi dengan Prabowo, Jokowi juga dikabarkan membagi jatah kuris kepada Ketua Umum Partai Demokrat Prabowo Subianto. Jokowi bahkan menyebutkan jika dirinya telah melakukan perbincangan dengan SBY beberapa waktu yang lalu.

Rachland Nashidik (foto: Indonesiakita.co)

Politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik, dilansir dari Detik News, menyampaikan bahwa posisi pembagian kursi menteri sepenuhnya merupakan hak prerogratif presiden. Rachland mengatakan jika Demokrat sama sekali tidak bisa ikut campur dalam penentuan kursi menteri.

“Kami menyerahkan sepenuhnya penempatan kepada Pak Jokowi. Mau dimasukkan ke dalam kabinet atau tidak itu keputusan Pak Jokowi,” kata Rachland.

Rachland menegaskan bahwa baik di dalam atau di luar kabinet, Demokrat akan selalu mendukung Jokowi sebagai pemimpin rakyat. “Kalau misal di dalam berarti koalisi, kalau kami di luar kan berarti kami menjalankan fungsi-fungsi kontrol terhadap pemerintah,” terangnya.

Demokrat, bagaimanapun juga, memiliki ciri khas. Partai besutan SBY yang didirikan pada 2001 tersebut selalu bersikap konstruktif terhadap pengelolaan kekuasaan presiden. “Jadi kalau misal memang kita berada di luar lingkaran pemerintahan, kami akan ingatkan jika ada hal-hal yang harus dibenahi,” kata Rachland.

Sebelumnya, santer terdengar bahwa Demokrat mengajukan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk mengisi kursi menteri di Kabinet Kerja Jilid II. Namun menurut penuturan Rachland, hal tersebut merupakan kader pribadi yang diajukan Demokrat kepada media, bukan keputusan resmi dari partai.

“Demokrat tidak pernah diminta untuk mengusulkan nama. Kalau misal ada kader muncul di media itu karena adanya pendapat pribadi. Juru bicara partai tidak pernah diberikan wejangan untuk menyampaikan nama kader,” tandasnya.

Apa Reaksi Kamu?