Santer Jokowi Keluarkan Perppu, Begini Mekanismenya Menurut MK
Mhakamah Konstitusi (foto: Majalah Kartini)

Santer Jokowi Keluarkan Perppu, Begini Mekanismenya Menurut MK

Senin, 30 Sep 2019 | 10:43 | Amalia Purnama Sari

Winnetnews.com - Berhembus kabar terbaru jika Presiden Jokowi akan segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) KPK. Menurut berbagai sumber yang ada, salah satu kriteria munculnya Perppu ini adalah adanya 'kegentingan yang memaksa'. Apa sebenarnya yang dimaksud 'kegentingan yang memaksa'?

Kewenangan Presiden mengeluarkan Perppu muncul dari Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Pasal tersebut berbunyi: “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang."

Namun penjelasan mengenai keterangan ‘kegentingan yang memaksa’ tidak dijelaskan secara detil dalam UUD. Melansir dari Detik.com, Mahkamah Konstitusi (MK) menjelaskan apa yang dimaksud dengan ‘kegentingan yang memaksa’. Menurut MK, penjelasan tersebut tertuang dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009.

Dalam Putusan tersebut, ‘kegentingan yang memaksa’ dapat diartikan sebagai berikut:

  1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.
  2. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadahi.
  3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan mendesak perlu kepastian untuk diselesaikan.

“Pengertian kegentingan yang memaksa tidak dimaknai sebatas hanya adanya keadaan bahaya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 12 UUD 1945. Memang benar bahwa keadaan bahaya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 12 UUD 1945 dapat menyebabkan proses pembentukan UU secara biasa atau normal tidak dapat dilaksanakan, namun keadaan bahaya bukanlah satu-satunya keadaan yang menyebabkan ttimbulknya kegentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945,” ujar Mahfud MD, dilansir dari Detik.com, Senin (30/09).

Masih menurut MK, pembuatan Perppu memang berada pada kekuasaan Presuden. Ini artinya pembentukan Perppu bergantung pada penliaian subjektif Presiden. Namun tidak berarti Presiden bisa membuat Perppu secara subjektif dan kehendak pribadi. Presiden harus mendasarkan pembuatan pada keadaan yang objektif yaitu adanya tiga syarat sebagai parameter untuk kegentingan yang memaksa.

“Hak Presiden untuk membuat Perppu bahkan dapat menjadi amanat kepada Presiden untuk menetapkan Perppu sebagai upaya untuk menyelsaikan persoalan bangsa dan negara,” pungkas MK.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...