Saran KPK Untuk Plt Gubernur Sumut

Saran KPK Untuk Plt Gubernur Sumut

Senin, 4 Apr 2016 | 08:00 | Rusmanto
WinNetNews.com - Tim KPK melakukan supervisi terhadap pengelolaan APBD Sumatra Utara selama lima hari.

Plt Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi menyampaikan lima poin hasil supervisi tersebut.

Dia menyebutkan, pertama, KPK menyarankan agar pemprov melakukan pembenahan sistem perencanaan keuangan daerah dan penilaian kinerja SKPD.

Kedua, mempercepat penyelesaian rancangan peraturan daerah (ranperda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).

Poin ketiga adalah menempatkan posisi pimpinan SKPD sesuai dengan kompetensi yang ada atau " the right man on the right job ". Saat ini pemprov memproses uji kompetensi lelang jabatan beberapa posisi pimpinan SKPD.

Keempat, pemprov disusul pemkab/pemko agar segera menerapkan aplikasi keuangan online untuk meminimalisasi kesempatan korupsi.

"Kami juga akan mengusulkan kepada Kemendagri untuk memperkuat peran inspektorat. Kami ingin posisi mereka tidak sama dengan pemda, harus satu tingkat di atas."

Terakhir, Sumut perlu mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan membentuk unit layanan pengadaan (ULP) permanen di kabupaten/kota.

"Saat ini KPK menilai proses perizinan di Sumut masih bermasalah karena banyak pintu. Ke depan, kami memohon agar SKPD rela perizinan di bawah satu atap untuk memaksimalkan potensi PAD. Saya optimistis Sumut bisa lebih baik dari saat ini."

disadur dari situs bisnis

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...