Sawit RI Terancam Diboikot Singapura

Sawit RI Terancam Diboikot Singapura

WinNetNews.com - Industri minyak sawit atau Crude Palm Oil (CPO) menghadapi tantangan di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan. Singapura menjadi salah satu negara yang mengancam boikot beberapa produk asal Indonesia termasuk CPO.

Menteri Perdagangan Thomas Lembong pun angkat bicara. Menurutnya, industri sawit membawa manfaat sangat besar bagi negara. Kementeriannya akan berusah membantu dan mendukung para pelaku usaha di bidang yang menyerap puluhan juta tenaga kerja ini.

"Kondisi industri sawit tentunya saat yang penuh tantangan. Dengan adanya kebakaran tetap harus semangat," ungkap Mendag ditemui usai Forum Ekspor 2015 'Palm Oil As An Indonesian Export Prime Mover' di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (20/10/2015).

Menurutnya, aksi boikot beberapa produk asal Indonesia oleh Singapura dilakukan retailer dan LSM di Singapura, bukan pemerintah. "Setahu saya boikot dilakukan oleh retailer dan LSM di Singapura, bukan oleh pemerintah Singapura. Jadi itu B to B (business to business), bukan G to G (government to government). Kalau saya pribadi, cenderung melihat fokus ke akar masalahnya dan melihat jangka panjang," jelasnya.

Lembong mengaku belum mengetahui perusahaan mana yan sudah kena dampak boikot akibat kebakaran hutan. "Saya belum pelajari soal itu dan perusahaan mana yang sudah kena boikot. Pemerintah tentu terus pantau dan perhatikan. Tapi kita sadar nggak bisa menindak semua hal," ucapnya.

Ketua Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Herdrajat, melihat adanya kebakaran hutan penyebab satu-satunya bukan perusahaan sawit melainkan ada faktor alam.

"Kita (perusahaan sawit) dianggap sebagai penyebab kebakaran hutan. Padahal ekspansi lahan bukan hanya dilakukan oleh perusahaan sawit. Masih ada yang lebih luas ekspansinya seperti industri pulp," jelasnya.

Herdrajat mengatakan, harus ada upaya memperbaiki pandangan internasional terkait produk CPO Indonesia di tengah luasnya lahan hutan yang terbakar.

"Saya setiap ketemu orang di luar negeri berusaha menyampaikan kalau ini faktor iklim. Kita tidak bisa mencegah faktor iklim dan kondisi alam. Kita perlu promosi dan advokasi," tambahnya.