Saya Tidak Mau Kereta Cepat Pakai APBN

Saya Tidak Mau Kereta Cepat Pakai APBN

Kamis, 21 Jan 2016 | 12:56 | Rusmanto
WinNetNews.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan proyek kereta cepat (High Speed Train/HST) rute Jakarta-Bandung tidak memakai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Pembangunan proyek kereta cepat murni memakai dana investasi dan pinjaman tanpa jaminan pemerintah.

"Saya tidak mau kereta cepat ini menggunakan APBN," kata Jokowi di lokasi groundbreaking kereta cepat di kawasan Walini, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (21/1/2016).

Seperti diketahui, pembangunan prasarana dan sarana pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sepanjang 142 kilometer membutuhkan investasi US$ 5,5 miliar atau setara Rp 77 triliun (asumsi US$ 1 = Rp 14.000).

Proyek ini murni dibiayai oleh konsorsium BUMN Indonesia dan China (PT Kereta Cepat Indonesia China/KCIC) dan China Development Bank (CDB). KCIC berkontribusi 25% atau setara US$ 1,375 miliar dan CDB berkontribusi 75% atau setara US$ 4,125 miliar dari total investasi kereta cepat.

Alokasi APBN, lanjut Jokowi, akan dipakai untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jaringan kereta hingga tol di luar Pulau Jawa.

Dirinya tak ingin pembangunan hanya terpusat di Pulau Jawa saja. Alhasil, dana APBN hanya dipakai membangun infrastruktur di luar Jawa. Untuk pembangunan di Pulau Jawa yang layak secara ekonomi dan finansial, Jokowi mengarahkan pembangunannya untuk dibiayai dan dilaksanakan oleh BUMN atau swasta.

Ia menyebut proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan wujud nyata dari sinergi BUMN. Untuk konsorsium BUMN Indonesia, setidaknya ada beberapa BUMN yang masuk sebagai anggota seperti PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Jasa Marga Tbk (JSMR) dan PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII).

disadur dari situs detik finance

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...