Sejarah Bangsa: Kudeta Pertama Republik Indonesia

Rani
Rani

Sejarah Bangsa: Kudeta Pertama Republik Indonesia
Jakarta, WinGamers - Enam puluh sembilan tahun silam, Panglima Jenderal Besar Soedirman pernah menghadapi tudingan berat. Beliau dituduh telah merancang kudeta terhadap Presiden Soekarno ketika itu. Peristiwa tersebut tepatnya terjadi di tanggal 3 Juli 1946. Saat itu Soedirman dijemput paksa oleh sambil diancam untuk ditahan ditempat jika Beliau menolak detasemen khusus Brigade 29 pimpinan Kolonel Dahlan. Peristiwa itu terjadi di kediaman Panglima Jenderal Besar Soedirman yang terletak di Loji Gandrung, Solo-Jawa Tengah. Dengan berdasarkan surat penjemputan yang ditanda tangani oleh Menteri Pertahanan yang menjabat ketika itu, Amir Sjarifoeddin.

Menteri Amir Sjarifoeddin meminta Soedirman segera mengahadap Presiden Soekarno yang berada di Istana Yogyakarta, sore itu juga. Hal ini terkait dengan tudingan adanya kudeta di Istana Kepresidenan Yogyakarta (ketika itu pemerintahan Indonesia berpusat di Yogyakarta). Hingga saat ini, peristiwa tersebut dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai kudeta pertama saat Republik Indonesia belum berumur 1 tahun.

Baca juga artikel: Hati-Hati ! Amnesia Digital Mengancam Anda

WinGamers melansir dari situs tempo, Istana Yogya pagi itu, menurut ajudan Presiden Soekarno, Mangil Martowidjojo dalam bukunya—Kesaksian Bung Karno 1945-1947, sudah beredar desas-desus pasukan tentara akan segera menyerbu Istana untuk kudeta. Lalu tiba-tiba datang satu truk berisi belasan tokoh yang terdiri dari, tokoh Persatuan Perjuangan dan Barisan Banteng, seperti Chairul Saleh, Muwardi, Abikusno, M. Yamin, Sukarno, Iwa Koesoema Soemantri, dan Ahmad Soebardjo.

Selain itu, Persatuan Perjuangan adalah organisasi pimpinan Tan Malaka dan dikenal segaris dengan Soedirman, juga Mayor Jenderal Soedarsono, Panglima Divisi Yogyakarta. Soedarsono juga terlihat memimpin rombongan, dan masuk Istana dengan mobil lain.

Ketika itu, rombongan Soedarsono dilucuti dan dibawag ke paviliun Istana. Hanya Soedarsono yang diizinkan untuk bertemu dengan Presiden Soekarno setelah Presiden rapat dengan wakil presiden Muhammad Hatta serta Menteri Pertahanan Amir Sjarifoeedin. Soedarsono menyampaikan maklumat ke Soekarno dan mengklaim maklumat tersebut adalah atas persetujuan Panglima Besar Jenderal Soedirman.

Menurut Mangil sesuai dengan cerita yang terdapat di biografinya, menyebutkan bahwa Soedirman tidak terlibat dalam aksi kudeta tersebut. Sebelumnya, di ruang sebelah, Hatta berbicara dengan Jenderal Oerip Soemohardjo, yang mengatakan mustahil Soedirman menulis surat semacam itu kepada Presiden.

Hatta juga menemui Sukiman, satu dari sejumlah anggota staf penasihat Soedirman yang mengaku tak tahu soal maklumat yang dibawa Soedarsono. Hatta lalu berbicara dengan Soekarno. Soedarsono akhirnya ditahan.

Manuver 3 Juli 1946 itu sebenarnya puncak dari aksi berbalas perseteruan antar-elite pada pemerintah saat itu. Hubungan tak sehat dan perselisihan timbul antara kubu Amir serta Perdana Menteri Sjahrir dan Markas Besar Tentara.

Perseteruan muncul karena Soedirman dianggap tak layak memimpin tentara. Kubu Sjahrir dan Amir menganggap tentara Indonesia harus baru, bebas dari fasisme dan militerisme, bukan didikan atau buatan Jepang. Sikap Sjahrir dan Amir dianggap tak realistis karena saat itu tentara yang siap justru dari hasil didikan Jepang, yang jumlahnya sekitar dua juta orang di Jawa dan Bali.

Simak artikel menarik: Facebook Makin Bersahabat Dengan Jurnalis

Sikap lunak Soekarno-Hatta yang mengedepankan diplomasi dengan Belanda, seperti yang dirintis Sjahrir dan Amir, tak disetujui di kalangan tentara, terutama Soedirman. Kubu Soedirman menginginkan kemerdekaan adalah 100 persen, dan tentara tidak kenal menyerah.

Pertentangan sikap itu membuat Soedirman merapat ke Tan Malaka. Kehadiran Soedirman dalam kongres Persatuan Perjuangan pimpinan Tan Malaka di Purwokerto adalah bukti kesamaan sikap mereka. Tan Malaka mencatat ucapan Soedirman saat itu, "Lebih baik kita diatom (bom atom) daripada merdeka kurang dari 100 persen."

Tiba sehabis asar, Soedirman disambut rapat dengan Presiden Sukarno, menteri kabinet, wakil partai, dan beberapa organisasi politik besar. Mereka tak setuju dengan gerakan Tan Malaka dan Yamin, sekondan Soedirman. Dalam rapat itu, Soedirman mengemukakan pendiriannya. Sjahrir, Amir, dan Abdulmadjid Djojohadiningrat menyerang. Sebagian dari mereka, ingin Soedirman dilikuidasi.

Soedirman dibela Hatta. Rapat alot itu akhirnya berakhir setelah Soedirman setuju meneken surat pemberhentian Soedarsono dari semua fungsi militer dan mengangkat Umar Djoy sebagai pengganti. Soedirman tetap menjadi panglima. Kabinet Sjahrir berhenti. Soekarno mengambil alih pemerintah dibantu Dewan Pertahanan Negara. Anggotanya berganti, minus Sjahrir.

"Kudeta" 3 Juli 1946 menjerat 17 orang. Mereka diadili di Mahkamah Agung Militer. Tujuh orang dibebaskan dan lima orang dihukum 2-3 tahun. Soedarsono dan Yamin dipenjara 4 tahun. Semuanya bebas pada Agustus 1948 karena mendapat grasi dari Sukarno.

Meski tuduhan kudeta tidak terbukti di Mahkamah Agung Militer, kesaksian Soedirman di Mahkamah tanpa membela Tan Malaka dan kawan-kawan menjadi tanda tanya. Namun, menurut sejarawan Asvi Warman Adam, ini tidak dapat ditafsirkan Soedirman meninggalkan teman-temannya. Ada kemungkinan Soedirman tunduk kepada sumpah prajurit, patuh kepada Panglima Tertinggi Soekarno, dan pengaruh Hatta.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});