Seloroh Yasonna Tanggapi Reli Panjang RKUHP
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. [Foto: VIVANews]

Seloroh Yasonna Tanggapi Reli Panjang RKUHP

Rabu, 25 Sep 2019 | 16:20 | Khalied Malvino

Winnetnews.com - Reli panjang polemik RKUHP yang ditunda pengesahannya oleh DPR, mendapat sindiran dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM), Yasonna Laoly. Politisi PDI Perjuangan ini berseloroh alotnya RKUHP akan sampai lebaran kuda jika tidak disahkan.

Menurutnya, RKUHP sulit untuk dibahas ulang dari awal karena akan memakan waktu yang lebih lama.

“Untuk mengatakan 'kamu ulang kembali ini', ah no way. Sampai lebaran kuda, enggak akan jadi ini barang," ujar Yasonna di Gedung Kemenkum HAM, Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (25/9) seperti dilansir Detik.com.

Yasonna menyebut, dalam membuat aturan tidak memungkinkan meminta persetujuan seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki berbagi kultur dan budaya.

"Tidak mungkin kita mengambil persetujuan seluruh rakyat Indonesia yang jumlahnya 260 juta jiwa untuk UU ini, karena Indonesia negara yang heterogen. Dari Aceh, Sumut, Sumbar, sampai Papua berbeda kultur, beda budaya, beda persepsi. Maka memaksakan itu semua seragam, enggak bisa," kata Yasonna.

Namun, Yasonna menyebut pihaknya siap untuk menjelaskan bila masih ada masyarakat yang tidak mengerti terkait pasal-pasal dalam RKUHP. Sehingga menurutnya, hal ini dapat mengkoreksi kesalahan informasi dalam masyarakat

"Jadi kami akan nanti menjelaskan kepada publik kalau misalnya, masih kurang ngertos, atau memang ada yang betul-betul kita memang perlu kita bahas beberapa pasal yang kontroverial, itu siap," kata Yasonna.

"Kami mau mengkoreksi pertama mis understanding, jangan, mis disinformasi dan kalau masih ada yang sudah kita jelaskan terang benderang duduk bersama-sama, masih kita perbaiki, mari kita duduk bersama," sambungnya.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebut memahami keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta empat RUU untuk ditunda pengesahannya.

DPR melalui forum Badan Musyawarah (Bamus) kemarin dan forum lobi hari ini sepakat menunda pengesahan RUU KUHP dan RUU Lembaga Permasyarakatan.

"Karena ditunda, DPR RI bersama pemerintah akan mengkaji kembali pasal per pasal yang terdapat dalam RUU KUHP, khususnya yang menjadi sorotan publik. Sambil juga kita akan gencarkan kembali sosialisasi tentang RUU KUHP, sehingga masyarakat bisa mendapatkan penjelasan yang utuh, tak salah tafsir, apalagi salah paham menuduh DPR RI dan pemerintah ingin mengebiri hak-hak rakyat," ujar Bamsoet.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...