Semua Stakeholder Perlu Awasi Anggaran Pilkada
Foto: Perludem

Semua Stakeholder Perlu Awasi Anggaran Pilkada

Selasa, 3 Mar 2020 | 14:57 | Khalied Malvino

Winnetnews.com - Kontestasi politik di daerah dinilai cukup rawan kecurangan, baik dari segi dana kampanye hingga pelaksanaan pemilihan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Berbagai permasalahan tersebut menjadi fokus Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di daerah agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berjalan lancar.

Menyikapi persoalan kerawanan di Pilkada 2020 yang tak lama lagi digelar, perlu adanya pengawasan anggaran taktis di setiap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pasalnya, APBD kerap kali dimanfaatkan incumbent atau petahana untuk berkampanye politik yang dapat menjadi musabab politik biaya tinggi.

Mengutip Koran Jakarta, Senin (2/3/2020), pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Wasisto Rahardjo menuturkan, Pilkada seringkali digandrungi dengan tingginya biaya politik transaksional. Biaya tersebut datang dari politik uang, bantuan sosial, maupun subsidi politik lainnya.

“Bahkan tak jarang, petahana menggunakan APBD untuk biaya kampanye. Hal itu rawan diselewengkan dan pada akhirnya terjadi pola keberulangan,” ungkap Wasisto.

Wasisto membeberkan, dari persoalan biaya politik tersebut sering menemui kendala. Hal ini lantaran tidak didukung kewenganan penyelenggara Pilkada dalam mengawasi penggunaan APBD maupun sumbangan lain yang diberikan, utamanya sebelum masa kampanye resmi sesuai keputusan KPU dan Bawaslu.

Wasisto mengatakan, oleh karenanya masyarakat sipil juga perlu turut mengawasi secara ketat. Namun, sangat disayangkan peran masyarakat sipil agar teribat aktif dalam pengawasan biaya politik Pilkada ini tidak ‘disponsori’ Undang-Undang (UU) Pilkada yang berlaku saat ini.

“DPRD setempat pun dapat terlibat aktif melakukan pengawasan. Masalahnya adalah institusi ini (DPRD) terkadang beberapa individunya menggunakan dana publik untuk kepentingan pribadi,” tutur Wasisto.

Senada dengan Wasisto, Direktur Indopolling Network, Wempy Hadir menuturkan, untuk mengantisipasi politik biaya tinggi yang berakibat politik transaksional perlu dilakukan pengawasan dan penindakan dari penyelenggara kepada calon kepala daerah.

“Selama ini pengawasan dirasa sangat longgar sehingga marak terjadi politik uang. Kita bisa lihat mantan calon kepala daerah yang terkena kasus korupsi. Mereka pasti menjawab menghabiskan uang miliaran untuk merebut kekuasaan,” tuturnya.

Wempy mengatakan, penyediaan logistik untuk keperluan kampanye pun sebaiknya disiapkan oleh penyelenggara. Dengan demikian, calon kepala daerah dapat fokus menyampaikan visi dan misi kepada pemilih.

“Mereka tidak dipusingkan lagi bagaimana untuk membayar alat peraga kampanye,” imbuhnya.

Kemudian, tutur Wempy, pengadaan kampanye umum bisa dilakukan oleh penyelenggara, sehingga mengurangi biaya mahal bagi calon kepala daerah.

Beri Sanksi

Hal yang lebih penting, tutur Wempy, penegakan hukum dalam pelanggaran politik uang perlu ditingkatkan. Misalnya, dengan melakukan diskualifikasi terhadap calon kepala daerah jika terbukti melakukan politik uang.

“Selain itu, jika ada partai politik yang melakukan politik uang, partai tersebut harus diberi sanksi. Mulai dari sanksi ringan hingga pelarangan mengikuti pilkada. Cara-cara tersebut bisa mengurangi kerusakan yang terjadi pada pelaksanaan pilkada,” tukas Wempy.

Menurutnya, dampak buruk politik uang telah merusak mental penguasa. Setelah Pilkada berlangsung, biasanya kepala daerah terpilih sibuk mengembalikan modal yang sudah dihabiskan saat pilkada.

“Besarnya biaya politik membuat mereka mencari cara untuk mengembalikan modal yang sudah dihabiskan saat pilkada,” tandasnya.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...