Sepanjang 2015 Kabinet Jokowi Tidak Maksimal

Sepanjang 2015 Kabinet Jokowi Tidak Maksimal

 

WinNetNews.com - Peneliti dari Indonesian Institute for Development and Democracy (Inded), Arif Susanto menilai kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi belum menunjukkan perubahan signifikan sebaga hasil kerja pemerintah selama lebih setahun. Padahal kabinet yang dibentuk bernama Kabinet Kerja.

"Ada beberapa masalah terkait keberadaan kabinet saat ini yang belum sesuai namanya," kata Arif di Jakarta, Senin (28/12) malam.

Ia menyebut masalah pertama adalah soliditas kabinet terganggu oleh faksionalisasi. Perkubuan dalam kabinet adalah suatu risiko pilihan politik Jokowi, yang bukan seorang ketua umum suatu parpol, untuk mengakomodasi sebanyak mungkin sekutu politik. Sebagian menteri, terutama yang berasal dari parpol, bekerja dengan loyalitas ganda dan agenda yang tidak selalu selaras dengan kepentingan Presiden.

Masalah kedua adalah kapabilitas sebagian menteri memang terbatas. Sementara masalah-masalah membutuhkan penyelesaian yang cepat dan manjur, sebagian menteri minim sense of crisis dan menunjuk faktor eksternal sebagai sumber masalah. "Ini, misalnya, tampak nyata pada lemahnya kinerja para menteri pemegang portofolio ekonomi," tegasnya.

 

Persoalan ketiga adalah Presiden Jokowi kuat pada level taktis, namun lemah pada level strategis. Berbasis Nawa Cita, Jokowi mestinya mampu membangun suatu desain strategis tentang suatu pemerintahan yang bekerja untuk rakyat, sebagaimana janji kampanye. Buruknya manajemen pemerintahan tidak lepas dari orientasi Jokowi terlalu kuat pada hal-hal taktis, sementara pada jajaran di bawahnya minim inisiatif.

"Perbaikan ketiga hal mendasar tersebut mendesak dilakukan. Pada sisi lain, perombakan kabinet adalah suatu kebutuhan. Tetapi, berkaca pada perombakan Agustus lalu yang belum efektif, Presiden membutuhkan pertimbangan lebih daripada sekadar mengakomodasi sekutu politik," tegasnya.

Dia berharap perombakan kabinet harus berorientasi perbaikan kinerja. Sektor perekonomian dan hukum adalah yang paling buruk kinerjanya. Pada kedua sektor tersebut, Jokowi membutuhkan figur menteri yang memiliki kapabilitas, integritas, dan loyalitas. Jika sektor kunci ini mampu dimenangi Jokowi, dukungan publik kepada pemerintah akan pulih.

"Menegaskan aspek loyalitas juga menjadi penting, sebab konsolidasi kekuasaan yang mantap akan berdampak pada efektivitas kinerja kabinet," tambahnya.

(seperti dilansir dari Berita Satu)