(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Setahun Kinerja Jokowi-JK: Saatnya Pemerintah Mengimplementasikan Paket Kebijakan

Rani
Rani

Setahun Kinerja Jokowi-JK: Saatnya Pemerintah Mengimplementasikan Paket Kebijakan

WinNetNews.com - Satu tahun Kabinet Jokowi-JK, publik ramai-ramai memberikan penilain terhadap kinerja Jokowi dan JK dalam memimpin dan membangun negara. Di tengah tekanan global yang kuat dan warisan masa lampau yang kurang gemilang, pemerintahan Jokowi dan JK diminta untuk tetap fokus mengimplementasikan beragam paket kebijakan. Ini adalah kesimpulan sejumlah pendapat para pelaku usaha dan ekonom mengenai evaluasi setahun masa kepemimpinan Presiden Jokowi-JK, yang winGamers lansir dari harian Bisnis Indonesia, Senin (20/10/15).

Kinerja kabinet Jokowi-JK dalam konsistensinya menangani permasalahan khususnya di bidang ekonomi dinilai sudah cukup baik, hanya saja implementasi kebijakan tersebut dianggap masih kurang. Beberpa hal yang menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan-kebijan tersebut antara lain karena adanya benturan kepentingan, baik di internal pemerintah maupun di eksternal pemerintah, seperti di parlemen dan kepentingan partai pengusung.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia,Hariyadi Sukamdani yang juga dilansir dari harian Bisnis Indonesia, "Konsistensinya sudah bagus, cuma implementasi seluruh kebijakannya yang kurang. Ini Banyak faktor, bisa internal dan eksternal."

Di tahun selanjutnya harapan Haryadi adalah agar pemerintah bisa meningkatkan koordinasi dan memperbaiki sumber daya manusia atau kompetensi pejabat yang ditunjuk.

Selain itu pemerintah juga dinilai berhasil menutup roda pemerintahan dengan manis melalui sejumlah paket stimulus ekonomi. Sekarang saatnya pemerintah mengimplementasikan beragam paket kebijakan sehingga tak sebatas menjadi lip service . Selain itu, permasalahan ekonomi, politik, dan global menjadi jurang terjal bagi kepemimpinan Jokowi-JK dalam setahun ini.

 

Untungnya, di akhir setahun kepemimpinan, pemerintah berani menerbitkan beragam kebijakan yang selama ini menjadi penghambat dunia usaha untuk melangkah. Pemerintah harus sadar, kebijakan yang telah dihadirkan, tidak semuanya mudah diwujudkan. Maka dari itu, tantangan presiden dan pembantunya adalah memastikan ego sektoral benar-benar sudah terpangkas. Pendapat ini disampaikan oleh Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, Shinta Widjaja Kamdani, yang dilansir dari Harian Bisnis (20/10/15).

Pendapat lain yang diutarakan oleh Iska Yoga, Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), mengungkapkan selama setahun pemerintahan Jokowi-JK dihadang banyak gangguan, baik itu gangguan alam berupa kemarau panjang dan asap, serta masalah perekonomian global. Meski demikian dirinya menilai bahwa pemerintah sudah berada di jalan yang tepatketika mulai melakukan fokus pada pembangunan infrastruktur.

Baca juga artikel: Setahun Jokowi-JK; Subsidi BBM Dihapus dan Petral Ditutup

Di lain sisi kinerja pemerintahan Jokowi-JK dianggap masih memiliki kekurangan. Yakni dipandang dari sektor ekonomi Jokowi-JK dianggap gagal meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin periode september 2014-maret 2015 bertambah 860.000 orang menjadi 28,59 juta orang. Angka kemiskinan meningkat karena pemerintah dianggap gagal mengendalikan harga pangan. Stabilitas harga pangan seperti beras berperan sangat penting untuk mencegah bertambahnya orang miskin.

Dilansir dari harian Bisnis Indonesia Senin (20/10/15), Dian Ayu Yustiana, ekonom PT Bank Danamon, mengungkapkan, "Kita terlena dengan kekuatan daya beli domestik yang besar di tahun 2012-2014, sehingga bisa menutup turunnya harga komoditas. Sekarang setelah keduanya turun, dampak ekonomi global begitu terasa, akibatnya Jokowi-JK yang harus menanggung".

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});