Setelah Gunduli Monas, Anies Baswedan Terancam Dipolisikan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (foto: Fajar)

Setelah Gunduli Monas, Anies Baswedan Terancam Dipolisikan

Rabu, 29 Jan 2020 | 09:37 | Amalia Purnama Sari

Winnetnews.com - Proyek revitalisasi Monumen Nasional (Monas) telah diminta untuk dihentikan sementara. Aksi ini pun lantas memicu banyak kritik dari masyarakat. Jika dilanjutkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terancam dipolisikan.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan jika proyek ini sebenarnya belum memeroleh persetujuan dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Padahal, menurut Prasetio, untuk merevitalisasi Monas, Pemprov DKI harus mengantongi izin dari Sekemsetneg selaku Ketua Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka.

Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) nomor 25 tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Khusus Ibu Kota Jakarta. Pasal 5 Ayat 1 dalam Keppres tersebut menyatakan bahwa Komisi Pengarah ialah yang memberi persetujuan terhadap perencanaan dan pembangunan Taman Merdeka yang disusun oleh Badan Pelaksana.

Prasetio berargumen bahwa peraturan ini jelas harus ditaati oleh Anies Baswedan. Jika tetap ngeyel, DPRD akan melaporkan Anies ke pihak penegak hukum.

“Kalau peraturan ini terus ditabrak, kami akan jalankan langkah ke depan. Kami mungkin bisa laporkan sesuatu kepada pihak kepolisian atau KPK,” katanya, dilansir dari Suara.com, Selasa (28/01).

Menurut Prasetion, pihaknya kecewa karena Anies tidak meminta izin terlebih dulu dari Kemensetneg. Seharusnya, sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies bisa bersikap lebih bijak dengan melakukan koordinasi dengan Kemensetneg.

Sebelumnya, program revitalisasi Monas ini memuai sejumlah polemik di tenga masyarakat. Proyek ini pun dihentikan sementara. Polemik yang dinilai adalah pengalihan fungsi sebagai daerah resapan air, penebangan pohon, hingga proses lelang yang tidak beres.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...