Setoran PAD PT Jakpro Tak Lebih Dari Rp 30 Miliar, Ahok Serius Berikan Proyek Untuk Jakpro

Setoran PAD PT Jakpro Tak Lebih Dari Rp 30 Miliar, Ahok Serius Berikan Proyek Untuk Jakpro

WinNetNews.com - Daya tariknya di mata masyarakat dan media massa bukan sekadar jabatannya sebagai orang nomor satu di Ibu Kota. Ahok acap kali mencetuskan berbagai ucapan dan tindakan kontroversial. Selain mengubah sistem kepegawaian dan memecat pejabat eselon di Balai Kota, Ahok juga tak segan untuk membongkar pasang elemen BUMD di DKI Jakarta.

Selama setahun terakhir seperti yang WinGamers lansir dari harian bisnis, tercatat setidaknya sekitar lima-enam kali rapat umum pemegang saham luar baiasa (RUPS LB) yang dilaksanakan oleh beberapa perusahaan pelat merah Jakarta, misalnya PT Jakarta Propertindo, PT Tjipinang Food station, PD Pasar Jaya, PD Dharma Jaya, Bank DKI, hingga PAM Jaya.

Agenda RUPS LB tersebut tak lain untuk mengganti jajaran direksi dan komisaris lama dengan nama-nama baru yang diharapkan dapat mendongkrak kinerja perusahaan.

Salah satu gelaran RUPS LB yang menjadi pertaruhan terbesar ahok adalah saat dirinya menganti Budi Karya dengan Abdul Hadi untuk menempati posisi Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (PT Jakpro). Niat Ahok membajak Direktur pengembangan usaha PT Jasa Marga Tbk. tersebut rupanya tidak main-main. "Rencana saya jelas menjadikan PT Jakpro sebagai perusahaan properti terbesar di Ibukota," ungkap Ahok.

Dikutip dari harian bisnis, Ahok menggambarkan kondisi PT Jakpro sebagai Pak Haji yang memiliki tanah yang luas di tengah kota Jakarta. Dengan luasny aset lahan, Pak Haji tersebut seharusnya bisa mnjadi seorang juragan kontrakan yang kaya raya. Ironisnya, gelimang uang malah tak pernah dirasakan oleh PT Jakpro.

 

Sementara itu data dari BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) DKI Jakarta, penerimaan asli daerah (PAD) yang disetorkan PT Jakpro kepada Pemprov DKI tidak pernah lebih dari 30 miliar per tahun. Jumlah tersebut jauh lebih kecil dari "setoran" Bank DKI yang menebus 215 miliar pada tahun lalu. Padahal, PT Jakpro sudah menerima suntikan penyerataan modal pemerintah (PMP) sebesar Rp 2 triliun.

Minimnya "setoran" PT Jakpro ternyata sejalan dengan melempemnya kinerja perusahaan. Perusahaan pelat merah yang berdiri sejak 1990 tersebut tercatat telah membangun dua kawasan perumahaan yang berlokasi di Pondok Kelapa, Jakarta Timur dan Bekasi, Jawa Barat. Selain itu, Pemprov DKI menugaskan PT Jakpro untuk mengerjakan waduk Pluit dan Waduk Ria Rio yang ada di Utara Jakarta.

Penguatan Jakpro sebagai entitas bisnis dimulai ketika Ahok mengumumkan bahwa dirinya akan menugaskan perusahaan yang berkantor di Thamrin City Jakarta Pusat tersebut dalam proyek-proyek infrastruktur strategis di Jakarta, misalnya pembangunan Wisma Atlet dan rumah susun di kemayoran dan Ujung Menteng.

Namun demikian, Keseriusan Ahok dalam memberikan Jakpro "jatah proyek" bahkan dikuatkan dengan dikeluarkannya Perpres No 99 Tahun 2015 tentang percepatan Penyelenggaraan Perkeretapian Umum di Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini Jakpro diberi kewenangan untuk membangun prasarana kereta rel ringan (light rail transit/LRT).