Sidang MK, KPU Bantah Ma'ruf Amin Lakukan Pelanggaran

Aldina Putri Nst
Aldina Putri Nst

Sidang MK, KPU Bantah Ma'ruf Amin Lakukan Pelanggaran Sumber foto: ANTARANEWS
Winnetnews.com - Tim kuasa hukum KPU, Ali Nurdin mengatakan bahwa posisi cawapres, KH Ma’ruf Amin sebagai Dewan Pengawas Syariah di bawah usaha BUMN, BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah dianggap bukanlah sebuah pelanggaran dalam ketentuan pemilu.

Dalam sidang lanjutan perkara sengketa Pilpres 2019 di Gedung MK, Ali mengatakan bahwa dua perusahaan yang berdiri di bawah BUMN tersebut digolongkan terpisah dan tidak dari kekayaan negara secara langsung.

Selain itu, berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU Nomor 21/2018, kedudukan hukum Dewan Pengawas Syariah dianggap sebagai pihak yang memberikan jasanya kepada bank syariah, antaranya seperti akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum.

Posisi jabatan yang diduduki oleh Ma’ruf Amin di dewan Pengawas Syariah dikategorikan sebagai pejabat yang berbeda posisinya dengan jabatan yang lain seperti pihak komisaris, direksi, dan pejabat dari perusahaan Bank Syariah tersebut.

“Sehingga tidak ada kewajiban bagi calon presiden atas nama Profesor Dr KH Ma’ruf Amin mundur dari jabatannya sebagai Dewan Pengawas Syariah dari PT Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri,” ungkap Ali.

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tudingan yang dilontarkan oleh tim hukum paslon 02 tidak benar adanya.

 

Apa Reaksi Kamu?