Sidang Terbuka Kasus Novanto Adalah Kewenangan DPR

Sidang Terbuka Kasus Novanto Adalah Kewenangan DPR

WInNetNews.com - MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) terus mendapat desakan agar sidang kasus Setya Novanto diadakan secara terbuka.

Menanggapi hal itu, Seskab Pramono Anung berpendapat bahwa kewenangan sidang terbuka atau tertutup adalah milik DPR. Pemerintah tak akan campur tangan dalam masalah tersebut.

Pramono mengatakan Presiden menghormati proses di MKD DPR. Presiden minta tidak ada lagi polemik.

"Soal kontrak Freeport, selalu poinnya ada 4 hal, divestasi untuk kepentingan bangsa, royalti, pembangunan smelter, dan pembangunan Papua," jelas Pramono yang dikutip dari situs Detik.

Sementara itu, Wakil Ketua MKD Junimart Girsang berharap agar sidang ini bisa dilakukan secara terbuka. Sebab DPR adalah bagian dari rakyat, dan hal ini bukan merupakan perkara yang terkait dengan tindak asusila.

Sementara keputusan untuk mengadakan sidang terbuka atau tertutup masih dibahas dalam rapat pimpinan MKD.

Sebelumnya Wakil Ketua MKD DPR Junimart Girsang menegaskan bahwa sidang kasus Ketua DPR Setya Novanto seharusnya digelar terbuka untuk umum. Pasalnya perkara Novanto bukan terkait kasus asusila.

Keputusan dibuka atau tidaknya persidangan terkait kasus pencatutan nama presiden dan wapres oleh Novanto akan dibahas dalam rapat MKD.