Sistem E-Rekap Diprediksi Permudah KPPS di Pilkada 2020
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan. [Foto: balitribune.co.id]

Sistem E-Rekap Diprediksi Permudah KPPS di Pilkada 2020

Selasa, 10 Des 2019 | 12:50 | Khalied Malvino

Winnetnews.com - Sistem e-rekap diprediksi dapat memudahkan pekerjaan adminstrasi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Pilkada 2020 yang akan digelar serentak di 270 daerah di Indonesia.

Menyikapi adanya sistem tersebut, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan menilai jika sistem e-rekap tersebut harus diatur dalam Undang-Undang agar ada kepastian hukumnya.

Abhan menuturkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kini tengah berupaya mendorong wacana e-rekap di Pilkada 2020. Upaya ini penting dilakukan agar pekerjaan administrasi serta memangkas waktu dalam rekapitulasi hasil pemungutan suara.

"Sama halnya saat ini KPU ingin mendorong di dalam Pilkada 2020 adanya e-rekap. E-rekap agar tidak banyak waktu yang dibutuhkan dan juga mengurangi soal misalnya akibat begitu tingginya kerjaan administrasi kemudian petugas KPPS sampai meninggal didorong untuk dilakukan e-rekap," ujar Abhan dalam Seminar Nasional Asosiasi Ilmu Politik Indonesia dengan tema ‘Evaluasi Pemilu Serentak 2019’ di Hotel Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (10/12) seperti dilansir Detik.com.

Abhan mengatakan e-rekap dapat mengalami masalah hukum karena tidak ada undang-undang yang mengaturnya. KPU dinilai akan mendapatkan masalah apabila ada pihak yang menuntut e-rekap itu.

"Tetapi saya kira ini akan menjadi problem masalah hukum adalah ketika di undang-undang sendiri tidak mengatur soal e-rekap. Sehingga kalau KPU mengatakan bahwa hitungan yang sah adalah e-rekap ini akan menjadi problem. Karena tidak ada dasar hukum yang kuat di dalam UU 10/2016," katanya.

Dengan demikian, Bawaslu menilai perlu adanya undang-undang yang mengatur soal e-rekap tersebut sehingga ada kepastian hukum dalam digitalisasi pemilu.

"Jadi catatan kami adalah bagaimana undang-undang menjamin kepastian hukum di dalam proses digitalisasi administrasi pemilu," sebut Abhan. [dtc]

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...