Soal Acara Untukmu Indonesia di Monas, Ini Kata Pengamat
Sumber : Istimewa

Soal Acara Untukmu Indonesia di Monas, Ini Kata Pengamat

Senin, 30 Apr 2018 | 06:11 | Oky

Winnetnews.com - Penyelenggaraan acara Forum Untukmu Indonesia di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (28/4) menyebabkan sampah berserakan di monumen Ibu Kota. Bahkan, dinas terkait pun turut dibuat ke walahan.

Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik Universitas Trisakti Jakarta Trubus Rahardiansyah menerangkan, acara nasional seperti itu seharusnya mempunyai payung hukum sebelum pelaksanaannya. Selain itu juga harus ada koordinasi dengan pihak terkait seperti Kepolisian dan Pemerintah Daerah. Karena tidak mempunyai izin yang jelas, akibat situasi tidak terkendali bahkan dianggap telah melanggar ketertiban umum.

"Menganggu ketertiban umum dan efeknya menimbulkan kemacetan, sampah. Dinas Pariwisata juga sebenernya tidak setuju, kan harus ada koordinasi seharusnya kepada terkait. Payung hukumnya juga enggak ada kan ini. Soalnya diselenggarakan secara nasional itu," kata Trubus saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (29/4).

Bahkan, dampak lainnya kata Trubus, memancing kecemburuan masyarakat. Lantaran dengan adanya pembagian sembako dalam penyelenggaraan tersebut banyak yang tidak kebagian. Tak hanya itu, karena tidak mempunyai urgensi tertentu, sebagian pihak pun menilai adanya kampanye tersembunyi.

"Disitu juga mengatasnamakan Pemprov DKI, tapi kan sebenernya partai itu. Nah, ada kolaborasi mengataskan Pemprov DKI dengan elit-elit disitu. Sehingga menimbulkan kecurigaan banyak pihak, seolah-olah disitu terjadi kampanye tersembunyi," ungkapnya.

Menurutnya, jika acara tersebut dilakukan dalam urgensi untuk membantu masyarakat, seharusnya perlu dibuatkan payung hukum dan bisa dilakukan dimana saja.

"Kalau ditanya urgensinya apa enggak ada kan. Malah kalau mau bagus, momentnya bulan puasa enggak apa-apa bagus. Kalau bagi-bagi sembako kan bisa masjid, enggak harus di Monas, dimana aja bisa," tuturnya.

Trubus pun membandingkan dengan perayaan ulang tahun Partai PKS yang dilakukan di kantor pemerintahan dalam hal ini Balai Kota DKI Jakarta. Dia menilai, kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pihak tertentu dengan kekuatan yang dimiliki oposisi. Pasalnya, fungsi Monas dan Balai Kota telah melenceng dari jalur.

"Kasusnya sama kaya milad PKS di Balai Kota, kalau ditanya izinnya, izin lisan. Ini kan direncanakan tapi tidak berizin jadi sisanya ilegal," paparnya.

"Ini direncanakan pihak tertentu terutama elit-elit pendukung Anies-Sandi, partai-partai itu memanfaatkan semua. Karena saat ini, fungsi Monas, Balai Kota diarahakan sebagai tempat oposisi untuk menandingi istana," tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tinia Budiati menghimbau agar acara itu tidak serta-merta membagi-bagikan sembako kepada masyarakat yang hadir.

"Tidak disarankan bagi-bagi sembako di Monas," kata Tinia.

Sementara Kepala UPT Monas Munjirin menyatakan, petugas kebersihan sudah dikerahkan semaksimal mungkin untuk mengantisipasi penumpukan sampah. Namun, Munjirin mengakui jika dia kewalahan dalam menangani volume sampah yang ada.

"Petugas kebersihan kita cuma 200 orang saja. Jadi memang kekurangan. Paling kita sterilisasi nanti setelah selesai acara," ujar dia saat dihubungi, Sabtu (28/4).

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...