Soal Ahok, Ini Perbedaan Rumah Tahanan dengan Lembaga Pemasyarakatan
Jaksa Penuntut Umum, Ali Mukartono/Foto: Zool WNN

Soal Ahok, Ini Perbedaan Rumah Tahanan dengan Lembaga Pemasyarakatan

Selasa, 9 Mei 2017 | 13:15 | Zulkarnain Harahap

WinNetNews.com - Sesuai dengan keputusan majelis hakim Pengadilan Jakarta Utara, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama divonis 2 tahun penjara dengan masa percobaan 1 tahun. Tapi kemudian, apakah Ahok langsung dijebloskan dalam penjara, terlebih lagi, Jaksa Penuntut Umum hanya menyatakan bahwa Ahok belum dieksekusi.

"Ahok ditahan tapi bukan dieksekusi," kata Jaksa Penuntut Umum, Ali Mukartono, usai sidang di Gedung Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (09/05/2017).

Dengan kata lain, Ahok saat ini hanya menghuni Rumah Tahanan dan bukan Lembaga Pemasyarakatan di Cipinang.

Merujuk regulasi yang ada, perbedaan dan persamaan antara Rumah Tahanan (Rutan) dengan Lembaga Pemasyarakatan adalah:

Rumah Tahanan:

1. Tempat tersangka atau terdakwa ditahan sementara sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap guna menghindari tersangka atau terdakwa tersebut melarikan diri atau mengulangi perbuatannya.

2. Yang menghuni Rutan adalah tersangka atau terdakwa.

3. Waktu atau lamanya penahanan adalah selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Lembaga Pemasyarakatan:

1. Tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

2. Yang menghuni Lapas adalah narapidana/terpidana.

3. Waktu atau lamanya pembinaan adalah selama proses hukuman atau menjalani sanksi pidana.

4. Narapidana dibina di Lapas setelah dijatuhi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Meski berbeda pada prinsipnya, Rutan dan Lapas memiliki beberapa persamaan. Kesamaan antara Rutan dengan Lapas di antaranya, baik Rutan maupun Lapas merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (lihat pasal 2 ayat [1] PP No. 58 Tahun 1999). Selain itu, penempatan penghuni Rutan maupun Lapas sama-sama berdasarkan penggolongan umur, jenis kelamin, dan jenis tindak pidana/kejahatan (lihat pasal 12 UU No. 12 Tahun 1995 dan pasal 7 PP No. 58 Tahun 1999).

Sebagai tambahan, berdasarkan pasal 38 ayat (1) jo. Penjelasan PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, Menteri dapat menetapkan Lapas tertentu sebagai Rutan. Kemudian, dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan, dan begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan pasal 18 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983, di tiap kabupaten atau kotamadya dibentuk Rutan. Namun kondisi yang terjadi di Indonesia adalah tidak semua kabupaten dan kotamadya di Indonesia memiliki rutan dan Lapas, sehingga Rutan difungsikan pula untuk menampung narapidana seperti halnya Lapas. Hal ini juga mengingat kondisi banyak Lapas yang ada di Indonesia, berdasarkan informasi dari berbagai sumber, telah melebihi kapasitas, karenanya terdakwa yang telah menjalani hukuman di Rutan, yang seharusnya pindah dari Rutan untuk menjalani hukuman ke Lapas, banyak yang tetap berada di dalam Rutan hingga masa hukuman mereka selesai.

Dasar hukum:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

2. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.

4. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

5. Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara.

Dengan itu semua, maka hingga timbul ketetapan putusan berikutnya, Basuki Tjahaja Purnama hanya menghuni Rumah Tahanan. Bukan Lembaga Pemasyarakatan.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...