Soal Izin FPI, Jokowi Dinilai Berpotensi Buat Kebijakan yang Abaikan HAM

Sofia Citradewi
Sofia Citradewi

Soal Izin FPI, Jokowi Dinilai Berpotensi Buat Kebijakan yang Abaikan HAM Presiden Joko Widodo atau Jokowi. (Biro Pers Sekretariat Presiden)

Winnetnews.com - Presiden ke-7 yang terpilih lagi untuk periode kedua, Joko Widodo mengatakan pemerintah bisa saja melarang Front Pembela Islam (FPI) pada periode kedua pemerintahannya. Pernyataan ini diutarakan saat ditanyai kemungkinan membubarkan FPI oleh media asing, Associated Press.

"Ya, tentu saja, sangat mungkin jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologi menunjukkan bahwa mereka tidak sejalan dengan bangsa," kata Jokowi.

Pernyataan Jokowi tersebut mendapat kritikan dari Rivanlee Anandar, anggota KontraS, organisasi yang menangani berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Rivanlee menitikberatkan pada pernyataan Jokowi yang mengatakan pembubaran mungkin dilakukan selama itu bertentangan dengan bangsa. Menurutnya, Jokowi tidak bisa mengatasnamakan "bangsa" untuk mengatakan keinginan "pemerintah".

"Jangan sampai yang dimaksud bangsa oleh dia adalah ormas-ormas yang ada di belakangnya saja, ormas-ormas yang bisa menafsirkan kata bangsa sesuai kepentingan sepihak," kata Rivanlee, seperti diwartakan oleh Tirto, Senin (29/7/2019).

Direktur Eksekutif Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati pun mencium gelagat yang mengindikasikan pengesampingan HAM dari pasangan Jokowi-Ma’ruf ini dari pidato Jokowi di Sentul beberapa waktu lalu.

Dalam pidato itu, Jokowi sempat mengatakan, "tidak ada toleransi sedikit pun bagi yang mengganggu Pancasila! Yang mempermasalahkan Pancasila!" tanpa penjelasan lebih spesifik. Pernyataan Jokowi itu menurut Asfin mengindikasikan akan munculnya kebijakan yang mengesampingkan HAM.

"Bisa saja dibubarkan apabila suatu organisasi melakukan advokasi supremasi ras atau etnis. Itu pun dalam ukuran demokrasi harus melalui pengadilan agar tidak menjadi sewenang-wenang," tegas Asfin.

Ma'ruf Amin, cawapres Jokowi, kata Asfin, sempat bilang kalau LGBT "tidak sejalan dengan Pancasila." Jokowi seharusnya mengarusutamakan hukum dalam setiap retorikanya. Jika ada pernyataan soal bertentangan dengan Pancasila, Jokowi semestinya memberi penjelasan spesifik kepada masyarakat mengenai bagaimana atau apa saja ciri-ciri perilaku anti-Pancasila itu.

Apa Reaksi Kamu?