(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Soal Moratorium Reklamasi Teluk Jakarta, KLHK Sepakat dengan KKP

Rani
Rani

Soal Moratorium Reklamasi Teluk Jakarta, KLHK Sepakat dengan KKP

WinNetNews.com - Sikap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) selaras dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) soal moratorium proyek reklamasi Teluk Jakarta. Kementerian LHK menilai perlu ada review dari berbagai aspek sebelum memutuskan nasib proyek ini ke depannya.

"Kami sepemikiran soal moratorium. Sekarang ini kami diminta, ditugaskan untuk review semuanya. Dari mulai metode perencanaan, mereview kelayakan lingkungannya, pelaksanannya, pelaksanannya izinnya, mencoba review apakah ada pelanggaran dalam perizinannya atau tidak," ujar Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Sektor dan Wilayah Kementerian LHK Laksmi Wijayanti, di Restoran Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, (16/4/2016).

Hal itu disampaikan dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Populi Center dan Smart FM Network dengan tema topik: "Masih Perlu Reklamasi?". Selain Laksmi, juga hadir narasumber lainnya yaitu Ketua Umum ASITA Asnawi Bahar, Dekan FEMA IPB Arif Satria, Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Riza Damanik, dan Tigor Hutapea dari LBH Jakarta.

Laksmi menjelaskan, perlu diadakan kembali Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang mendalam sehingga menutupi celah-celah persoalan yang dapat memicu konflik seperti yang saat ini terjadi. Ia menegaskan tujuan reklamasi harus sesuai perundang-undangan dan berimplikasi pada memperbaiki kawasan pesisir.

 

"Yang jelas semua harus diperbaiki perencanaannya. Kalau rencana laut belum selesai, zonasi belum selesai, ikuti harus bikin KLHS. Kita harus buat clean semuanya," kata Laksmi.

"Reklamasi harus sesuai undang-undang, harus dilihat, antara lain harus memperbaiki pesisir," imbuhnya.

Kementerian LHK tidak bisa memastikan sampai kapan moratorium ini dilangsungkan. Pihak-pihak terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian LHK dan Pemprov DKI harus duduk bersama untuk membahas persoalan ini.

"Belum tahu sampai kapan, yang jelas semua harus sampai rapi peraturan perundang-undangannya, harus clean. Soal waktu akan dibicarakan oleh menteri LHK, menteri kelautan dan gubernur," tutur dia.

Sementara narasumber lainnya, Dekan Fakultas Ekologi Manusia, Arif Satria, juga mengungkapkan kesepahamannya soal moratorium reklamasi. Baginya, reklamasi bukan sesuatu yang haram dilakukan jika berorientasi kepada rehabilitasi lingkungan.

"Langkah KKP dan komisi IV DPR RI moratorium reklamasi Teluk Jakarta ini tepat. Reklamasi dalam konteks rehabilitasi, 2.264 wilayah pesisir yang rentan rob, kalau konteksnya besar sekali harus direklamasi," tutur Arif.

"Reklamasi ini normal terjadi di Jepang dan Hongkong tapi harus diatur, satu harus sesuai UU tata ruang no 26 tahun 2008 satu lagi sisi pesisir, satu lagi soal UU Lingkungan Hidup," sambung dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastutui menegaskan dirinya tidak menghentikan proses reklamasi di Teluk Utara. Susi menegaskan, dirinya hanya mengeluarkan rekomendasi agar reklamasi dihentikan sementara setelah dilakukan uji Amdal.

"Reklamasi itu diperbolehkan dan sah-sah saja, akan tetapi reklamasi itu adalah sebuah proses pelaksanaan penimbunan wilayah laut atau pantai atau pesisir untuk tujuan pembangunan tertentu atau untuk pembangunan fasilitas tertentu, ada untuk pembangunan properti atau wilayah. Semuanya boleh semuanya sah, tidak tabu namanya reklamasi," kata Susi memberikan penjelasan di rumah dinasnya, Jl Widya Candra, Jaksel, Jumat (15/4/2016).

Namun Susi tetap mengingatkan, bahwa dalam melakukan reklamasi, Pemprov DKI Jakarta harus memperhatikan beberapa hal, antara lain Amdal dan izin rekomendasi dari Kementerian KKP.

Sumber: Detik 

Sumber Gambar: Print.kompas

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});