Soal Pembangunan Infrastruktur, Pemerintah Bahas Skema Kemitraan dengan Swasta

Soal Pembangunan Infrastruktur, Pemerintah Bahas Skema Kemitraan dengan Swasta Ilustrasi pembangunan infrastruktur/Istimewa

WinNetNews.com - Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) terus mengebut pembangunan infrastruktur selama kurun waktu 3 tahun terakhir, dimana-mana tersebar disejumlah titik pembangunan di Indonesia.

Tapi kemudian, kebutuhan dana yang mencapai lebih dari Rp5000 triliun untuk pembangunan infrastruktur tersebut kabarnya belum mampu dipenuhi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga pemerintah perlu berhutang hingga mengundang investasi pihak swasta untuk ikut membangun sekitar 245 proyek plus 2 Program Strategis Nasional (PSN).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah akan terus mencari jalan keluar agar dana infastruktur tetap ada dan pembangunan dapat terlaksana.

"Kita lebih banyak membahas pembiayaan infrastruktur, dan memperdalam pasar modal dan melibatkan lebih banyak masyarakat atau investor swasta," kata Darmin di Jakarta, Jumat (06/10/2017).

Saat ini kata Darmin pihak swasta terbilang masih rendah keikutsertaannya dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur, hal ini justru yang akan di dorong oleh pemerintah.

Salah satunya dengan membuat kemitraan yang praktis antara pemerintah dan pihak swasta dalam bekerjasama.

"Artinya instrumen apa aja yang perlu didorong sehingga beban pembiayaan infrastruktur di APBN tidak terlalu besar," katanya.

Menurut mantan Dirjen Pajak ini, sarana infrastruktur sangat penting untuk mendorong pemerataan ekonomi dan mengatasi kesenjangan antarwilayah.

Ia pun menilai ketertinggalan di bidang infrastruktur di Indonesia sangat terasa, hal itu terlihat dari peringkat daya saing (Global Competitiveness Index) yang dipublikasikan oleh Forum Ekonomi Dunia dan peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) yang diterbitkan oleh Bank Dunia.

Laporan itu menyatakan, peringkat daya saing Indonesia berada pada posisi 37 dari 137 negara dan peringkat kemudahan berusaha Indonesia berada pada posisi 91 dari 183 negara.

Oleh karena itu, ia menilai penting untuk mendorong pembangunan infrastruktur, baik fisik maupun nonfisik seperti instalasi penyaluran air dan jaringan telekomunikasi.