Soal Penolakan Kenaikan Tunjangan DPR, Murni Bela Rakyat Atau Pencitraan?

Rani
Rani

Soal Penolakan Kenaikan Tunjangan DPR, Murni Bela Rakyat Atau Pencitraan?

Jakarta, Wingamers - Masih soal kenaikan tunjangan DPR yang telah ddisetujui oleh kementerian keuangan (Kemenkeu), sikap keberatan tentang kenaikan tunjangan tersebut dilontarkan oleh berbagai pihak.Banyak pihak menilai bahwa kenaikan tunjangan ditengah perlemahan ekonomi saat ini tidaklah tepat.Di samping itu, berbagai permasalahan alam seperti kebakaran hutan, kekeringan, banjir bandang, erupsi gunung merapi dan lain-lain pun kini menghiasi wajah tanah air kita, sepertinya memang wacana kenaikan tunjangan sangatlah tidak tepat.

Beberapa politisi seperti Ruhut Sitompul yang merupakan juru bicara Partai Demokrat menyatakan penolakan terhadap kenaikan tunjangan DPR tersebut. Dirinya menyatakan bahwa baik gaji maupun tunjangan wakil rakyat saat ini sudah jauh dari kata cukup.

Selain itu Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Wiranto, juga menginstruksikan kader partainya untuk menolak usulan kenaikan tunjangan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. "Itu langkah mulia yang saya sampaikan ke Fraksi Hanura (tolak kenaikan tunjangan). Ini saatnya kita untuk prihatin dulu dalam kondisi ini. DPR saya kira sudah memiliki taraf kehidupan yang lebih baik", kata Wiranto. Kemudian dirinya juga melanjutkan "Lebih baik memberikan kesempatan pemerintah memperhatikan orang yang nasibnya lebih sengsara daripada anggota DPR.

Kemudian suara senada juga disampaikan oleh Fraksi Partai NasDem, Victor Laiskodat. Dia mengatakan "Sebagai ketua fraksi saya sudah instruksikan penolakan kenaikan tunjangan. Tunjangan itu tidak mencerminkan rasa keadilan rakyat sekarang ini di saat rakyat susah, kondisi keuangan negara juga ruangnya terbatas. Maka tidak adil kenaikan tunjangan buat DPR maupun pemerintah".

Sikap keberatan juga disampaikan oleh PDIP melalui Sekejen PDIP Hasto Kristiyanto.Hasto mendesak agar fraksi PDIP untuk mendorong penundaan kenaikan tunjangan dengan alasan kondisi ekonom Indonesia saat ini sedang mengalami pelemahan. Selain itu, dirinya juga melihat bahwa ancaman pemutusan hubungan kerja kepada masyarakat kecil di tengah situasi kondisi ekonomi saat ini, kenaikan tunjangan dan penambahan berbagai fasilitas saat ini dinilai kurang tepat.

Namun diketahui sebelumnya bahwa sebelumnya politikus PDI Perjuangan yang menjabat Wakil Ketua Komisi III DPR, Trimedya Panjaitan, mengatakan layak menaikkan gaji Presiden karena memiliki beban kerja yang tinggi.

Sementara itu, Ruhut Sitompul yang juga menjabat sebagai anggota komisi III DPR mengaku tidak dapat berbuat apa-apa agar tunjangan tersebut dibatalkan. Sebab, baik anggota DPR dari partainya maupun dari partai lain lebih banyak yang menyetujui tunjangan tersebut dinaikkan.

Menanggapi penolakan-penolakan tersebut, wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengimbau kepada fraksi dan anggota dewan yang menolak kenaikan tunjangan DPR dapat memperdebatkannya saat pembahasan di Badan Anggaran. Menurutnya, akan percuma apabila penolakan tersebut hanya disuarakan di media. Penolakan-penolakan yang disuarakan oleh politikus-politikus tersebut memang dinilai sesuatu yang percuma. Lalu apakah suara-suara mereka itu murni untuk membela kepentingan rakyat? ataukah hanya sebagai upaya pencitraan partai semata?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});