Supersemar: Kemenangan Hukum dan Politik Soeharto
Foto: Merdeka

Supersemar: Kemenangan Hukum dan Politik Soeharto

Rabu, 11 Mar 2020 | 14:40 | Anggara Putera Utama

Winnetnews.com - Hari ini, tepatnya 54 tahun yang lalu Supersemar (Surat Perintah 11 Maret 1966) dikeluarkan. Surat tersebut berisi perintah Soekarno kepada Soeharto untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka memulihkan ketertiban dan keamanan umum pasca G30SPKI. Kemudian dalam surat itu, Soeharto juga diminta untuk melindungi presiden, semua anggota keluarga, hasil karya dan ajarannya. 

Terlepas dari itu, dalam ranah kepentingan, Supersemar adalah bagian dari berubahnya peta politik di Indonesia, bahkan dunia. Supersemar dianggap berefek tak hanya bagi Soekarno dan Soeharto tapi juga pada Cina, Rusia, Malaysia, dan Amerika Serikat. Da

Tapi surat itu juga dianggap menjadi awal dari meredupnya kekuasaan Soekarno, hingga setahun berselang kekuasaannya digantikan Soeharto. Meski punya efek dan kekuatan yang begitu dahsyat, sampai saat ini isi surat itu dan bagaimana surat itu dikeluarkan masih menjadi misteri. Hingga lebih dari 50 tahun surat perintah tersebut dikeluarkan, setidaknya ada 3 versi yang beredar mengenai isi Supersemar. Namun versi yang ada itu diyakini tidak 100 persen asli.

Penafsiran Soeharto
Soeharto melakukan beberapa tindakan agresif berkaitan dengan Supersemar di luar dari perintah asli yang diberikan Soekarno. Tindakan pertama yang dinilai agresif setelah menerima surat tersebut adalah membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan Surat Keputusan Presiden No. 1/3/1966 yang ditandatanganinya pukul 04.00 Sabtu, 12 Maret 1966. Surat itu dibuat mengatasnamakan presiden dengan modal mandat Supersemar yang ditafsir Soeharto sendiri.

Dikutip dari Historia.id, Probosutedjo, adik Soeharto, mengungkapkan sebenarnya kalimat pembubaran PKI tidak ada dalam Supersemar. “Namun Mas Harto punya keyakinan bahwa pemulihan keamanan hanya akan terjadi bila PKI dibubarkan,” katanya dalam memoar Saya dan Mas Harto.

Langkah kedua,  Soeharto kembali  mengeluarkan Surat Keputusan Presiden No. 5 tanggal 18 Maret 1966 tentang penahanan 15 orang menteri yang dianggap terkait PKI dan terlibat Gerakan 30 September 1965. Tak hanya itu, Soeharto kemudian mengangkat lima menteri koordinator sementara yang terdiri dari Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, Roeslan Abdulgani, KH Idham Chalid, dan J. Leimena serta beberapa orang menteri sementara lain sampai terbentuknya kabinet baru.

Dengan momentum anti-PKI, Soeharto kemudian mengadakan sidang MPRS untuk menetapkan pengukuhan Supersemar. Hingga tepatnya pada 20 Juni hingga 6 Juli 1966, MPRS mengadakan Sidang Umum, membahas termasuk pidato pertanggungjawaban Soekarno yang berjudul Nawaksara, yang kemudian ditolak MPRS. Pada saat itu jkuga MPRS menetapkan TAP MPRS No. IX/MPRS/1966 tentang Supersemar.

Presiden Soekarno tidak tinggal diam melihat posisinya semakin terpojok, ia sempat mengecam aksi Soeharto yang menggunakan Supersemar di luar kuasanya. Dalam pidato Soekarno yang berjudul “Jangan Sekali-Sekali Meninggalkan Sejarah” (Jasmerah) pada 17 Agustus 1966, Soekarno menegaskan bahwa Supersemar bukanlah “transfer of sovereignty” (pengalihan kedaulatan) dan bukan pula “transfer of authority” (pengalihan kekuasaan). 

Sejarawan Baskara T. Wardaya juga mengungkapkan MPRS yang mengukuhkan Supersemar juga dapat diartikan pengikisan habis kekuasaan Soekarno, sekaligus menghilangkan kemampuannya melakukan pencegahan secara politk,” tulis Baskara dalam Membongkar Supersemar.

Geopolitik Internasional
Dalam laporan yang sempat ditulis Beritagar.id, Baskara juga sempat membahas keterkaitan Supersemar dengan kelangsungan Perang Dingin antara kubu negara-negara Barat-Kapitalis yang dipimpin oleh Amerika Serikat melawan kubu negara-negara Komunis-Sosialis di bawah pengaruh Uni Soviet dan bagaimana politik luar negeri tersebut mempengaruhi Indonesia. 

Kala itu, Amerika dianggap amat khawatir melihat Indonesia yang semakin condong ke kiri dan dirasa mengancam kepentingan AS beserta sekutunya. Lebih luasnya, Amerika khawatir dengan perkembangan pesat PKI yang pada tahun 1965 menjadi partai komunis terbesar di dunia di luar Uni Soviet. Ditambah lagi ketika Soekarno dan PKI memiliki hubungan yang sangat erat bahkan saling mendukung.

Supersemar dinilai menjadi jawaban atas harapan Amerika melihat dinamika politik Indonesia yang tidak mendukung kepentingan Barat. 

Serupa dengan kondisi Amerika, di dalam negeri kekhawatiran akan semakin berkembangnya PKI juga melanda sejumlah kalangan. PKI yang setelah Peristiwa Madiun 1948 ditumpas, namun pada awal 1950, PKI bisa kembali bangkit dengan menonjolkan kepemimpinan yang muda dan dinamis. Bahkan pada Pemilu 1955 PKI menduduki peringkat keempat sebagai partai terbesar pemenang Pemilu.

Setelah pengukuhan Supersemar dan pencabutan kekuasaan Soekarno,orientasi politik Indonesia di kancah peta politik dunia pun menjadi berubah arah. Amerika yang semula berseberangan dengan Indonesia di era Soekarno, setelahnya justru berubah menjadi sahabat pemerintahan.
 

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...