Surati Menkes Terawan, IDI Minta Proses Vaksinasi Corona Tak Tergesa-gesa
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. (Foto: Kompas.com)

Surati Menkes Terawan, IDI Minta Proses Vaksinasi Corona Tak Tergesa-gesa

Jumat, 23 Okt 2020 | 09:50 | Anggara Putera Utama

Winnetnews.com -  PB IDI mengirim surat ke Menkes Terawan, meminta proses vaksinasi virus corona di Indonesia tidak tergesa-gesa. Surat tersebut langsung ditandatangani  Ketua Umum PB IDI dr Daeng M Faqih.

"Perlu diadakan persiapan yang baik dalam hal pemilihan jenis vaksin yang akan disediakan serta persiapan terkait pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden agar program vaksinasi ini jangan dilakukan dan dimulai dengan tergesa-gesa," tulis IDI dalam surat tertanggal 21 Oktober 2020.

Surat tersebut disampaikan oleh  humas PB IDI Halik Malik dan diunggah akun Twitter IDI pada Kamis (22/10).

Dalam surat tersebut, IDI menyebutkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi dalam pemilihan vaksin, terlebih IDI juga menyoroti tenaga kesehatan yang akan menjadi kelompok yang akan disuntik pertama pada November nanti.

Syarat mutlak tersebut yang juga telah disebutkan BPOM, sebelum vaksin diberikan ke masyarakat antara lain  efektivitas, imunogenitas, serta keamanannya. Syarat itu harus dibuktikan dengan hasil yang baik melalui uji klinik fase III yang dipublikasikan. Seperti diketahui, hingga saat ini uji klinis III salah satu kandidat vaksin yakni Sinovac masih diuji klinis di sejumlah negara, yakni Brasil, Bangladesh, Chile, dan Indonesia.

"Dari data yang ada, saat ini uji coba vaksinasi Sinovac di Brasil sudah selesai dilaksanakan pada 9.000 relawan. Namun hasilnya baru akan dikeluarkan segera setelah selesai dilakukan vaksinasi pada 15.000 relawan," ungkap IDI.

"IDI melihat bahwa unsur kehati-hatian juga dilakukan negara lain dengan tetap menun"ggu data lebih banyak lagi dari hasil uji klinis fase III. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa program vaksinasi adalah sesuatu program penting, tetapi tidak bisa tergesa-gesa.

IDI juga menyebutkan, Badan Kesehatan Dunia (WHO) dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini memang mengizinkan pembuatan dan penyediaan obat atau vaksin dapat dilakukan melalui proses Emergency Use Authorization (EUA) untuk vaksin COVID-19 kepada lembaga yang memiliki otoritas. Seperti misalnya di Indonesia, ada BPOM.

"Dalam menentukan atau menentukan hal ini, PB IDI amat meyakini bahwa BPOM tentu juga akan memperhatikan keamanan, efektivitas, dan imunogenitas suatu vaksin, termasuk bila terpaksa menggunakan skema EUA. Kami yakin bahwa BPOM akan menjaga kemandirian dan profesionalismenya," tulis IDI.

Sebelum diberikan ke masyarakat juga, menurut IDI program vaksin harus memperhatikan rekomendasi dari Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan Strategic Advisory Group of Experts on Immunization of The World Health Organization (SAGE WHO.

"Pelaksanaan program vaksinasi memerlukan persiapan yang baik dan komprehensif, termasuk penyusunan pedoman-pedoman terkait vaksinasi oleh perhimpunan profesi, pelatihan petugas vaksin, sosialisasi bagi seluruh masyarakat, dan membangun jejaring untuk penanganan efek samping imunisasi," tegas IDI.

IDI pun menekankan dan kembali menegaskan keamanaan serta efektivitas adalah hal yang utama dalam proses vaksinasi. Oleh karenanya hal tersebut penting agar program ini dapat lancar dana diterima masyarkat.

"Keamanan dan efektivitas adalah hal yang utama selain juga kita semua ingin agar program ini berjalan lancar. PB IDI berharap agar program vaksinasi ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat," lanjut IDI.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...