Syarat Calon Independen Ketat, Ini Penjelasan Komisi II DPR

Syarat Calon Independen Ketat, Ini Penjelasan Komisi II DPR

Senin, 6 Jun 2016 | 10:10 | Wahyu
Winnetnews.com – Polemik UU Pilkada yang mengatur tentang calon independen baru saja di revisi, dimana dalam UU baru tersebut terdapat aturan verifikasi factual yang lebih ketat bagi mereka yang mendukung calon independen. Menurut Komisi II DPR, aturan tersebut ditujukan untuk meminimalisir dukungan fiktif.

Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman menuturkan bahwa jumlah nomor induk kependudukan (NIK) ganda masih marak. Oleh sebab itu, aturan ini dibuat untuk memastikan bahwa KTP yang diberikan ke pasangan calon independen adalah KTP asli dan benar-benar mendukung pasangan calon tersebut.

Tak hanya itu, pasngan calon independen pun bertanggung jawab untuk menyampaikan mekanisme verifikasi faktual ke pendukungnya. Karena itu petugas akan mendatangi pendukung ke alamat yang tertera di KTP. Bila si pendukung itu tidak bisa ditemui, maka dia harus melapor ke panitia pemungutan suara (PPS) dalam waktu 3 hari.

Rambe pun menepis anggapan bahwa aturan verifikasi yang ketat ini menghambat calon perseorangan. Menurutnya, dengan syarat dukungan 6,5-10% dari jumlah DPT sudah mempermudah calon perseorangan.

Berikut ini tahapan verifikasi dukungan untuk calon kepala daerah independen sesuai Pasal 48 dengan Undang-undang tentang Pilkada. Verifikasi faktual termuat di ayat 3, sebagai berikut:

Pasal 48

(3) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke PPS.

(3a) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon.

(3b) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), terhadap pendukung calon yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual, pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon yang dimaksud di kantor PPS paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut.

(3c) Jika pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung calon dalam verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3b), maka dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.

(3d) Hasil verifikasi faktual berdasarkan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3a), ayat (3b), dan ayat (3c) tidak diumumkan.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...