Tambal Kelemahan di Beberapa Sisi, Bareskrim Polri Benahi dengan Pelaksanaan Sertifikasi
Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Pol. Ari Dono Sukmanto di Mapolda Sulawesi Selatan/Foto: Zool WNN

Tambal Kelemahan di Beberapa Sisi, Bareskrim Polri Benahi dengan Pelaksanaan Sertifikasi

Kamis, 18 Mei 2017 | 12:31 | Zulkarnain Harahap

WinNetNews.com - Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri, Komjen Pol. Ari Dono Sukmanto tidak menampik fakta terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan hukum dari penyidik untuk tuntaskan penegakan hukum. Terlebih lagi, para pengukurnya berasal dari lembaga-lembaga kredibel.

"Meski pada 2016 terjadi peningkatan kepuasan masyarakat yaitu menjadi 52,7% dari sebelumnya 36,2%, tetap saja masih ada 61,4% masyarakat yang menilai bahwa penyidik mudah disuap," papar Ari di Mapolda Sulawesi Selatan, Kamis (18/05/2017).

Ari melanjutkan, variabel lain juga menggambarkan bahwa persepsi masyarakat apabila melibatkan polisi dalam menyelesaikan masalah justru malah menambah masalah.

"Sebanyak 53,2% responden menyatakan bahwa melibatkan polisi saat bermasalah justru menambah masalah. Kompolnas juga telah meneliti, 2.173 atau 87% pengaduan masyarakat yang Kompolnas terima mengarah pada penyalahgunaan wewenang anggota reserse," lanjutnya.

Berangkat dari data itu, Ari mengambil kebijakan yaitu penerapan sertifikasi bagi para penyidik Polri.

"Ketidakpuasan masyarakat ini yang seringkali dikaitkan dengan budaya oganisasi dimana dituding juga menghasilkan kinerja aparat yang kurang baik," katanya.

Dengan sertifikasi penyidik yang kini tengah gencar disosialisasikan dan salah satunya berlangsung di Mapolda Sulsel itu, Ari menargetkan beberapa hal.

"Membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap penyidik Polri, ini paling penting. Lalu membangun paradigma penyidik untuk menjadi problem solver oriented dalam penanganan perkara dengan mengedepankan asas penerapan sanksi pidana sebagai sanksi pamungkas atau alat terakhir dalam penegakan hukum. Sesuai dengan reformasi hukum yang sebelumnya telah disampaikan oleh Pak Wiranto terkait kebijakan reformasi hukum Indonesia," jelasnya.

Bukan hanya itu, Ari menambahkan, Polri juga mesti membangun birokrasi hukum yang sederhana, cepat dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum terhadap masyarakat pencari keadilan.

"Eliminir kemungkiman pendegredasian kemanusiaan atau pelanggaran HAM salah satunya mengganti paradigma menakut-nakuti masyarakat agar tidak sembarangan sehingga penegakam hukum menjadi tujuan sebagai pencegah kejahatan untuk tidak terulang lagi sehingga masyarakat patuh dan sadar terhadap regulasi bukan karena adanya sanksi tapi menyadari akibat dari perbuatan atas pelanggaran hukum mereka," tambahnya.

Target lainnya, ujar Ari, perbaikan terhadap pelayanan publik juga mesti segera diterapkan. Terutama dalam hal budaya kerja yang humanis, empati, proaktif, transparan dan lainnya.

"Pada akhirnya, memang tak ada yang sempurna di dunia ini. Termasuk Polri. Tapi terus mendekati kesempurnaan itu adalah keharusan bagi semua, tak terkecuali Polri," tutupnya.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...