Skip to main content

Tanggapi Kasus Perkosaan Yuyun, Menteri Yohana: Hukum Pelaku Seberat-beratnya!

Tanggapi Kasus Perkosaan Yuyun, Menteri Yohana: Hukum Pelaku Seberat-beratnya!
Tanggapi Kasus Perkosaan Yuyun, Menteri Yohana: Hukum Pelaku Seberat-beratnya!

WinNetNews.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) Yohana Yembise bereaksi keras pada kasus perkosaan yang menimpa Yuyun (14) pelajar SMP di Bengkulu dan menegaskan para pelaku harus dihukum berat.

"Hukum pelaku seberat-beratnya," kata Menteri PP-PA Yohana Yembise di Jakarta, Rabu.

Yohana juga minta RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) segera diproses menjadi undang-undang.

"Selain itu harus ada pasal yang mengatur tentang ancaman hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati bagi pelaku kekerasan seksual yang menyebabkan korbannya meninggal dunia," katanya.

Dia menambahkan, peristiwa yang menewaskan Yuyun tersebut, hendaknya jadi momentum agar pelaku kekerasan seksual bisa juga dikenai ancaman hukuman seperti kasus narkoba.

"Saya berharap DPR sebagai pengusul RUU PKS ini bisa bekerja cepat. Karena RUU ini masih belum termasuk dalam prioritas pembahasan tahun 2016, hanya masuk dalam long-list 2015 - 2019," katanya.

Menurut Yohana, banyaknya kasus kekerasan seksual dengan ancaman hukuman yang ada sampai saat ini belum mampu menghilangkan bahkan menurunkan kasus kekerasan seksual.

Sementara itu, Menteri Yohana juga mengatakan dirinya akan segera mengunjungi ibunda Yuyun di Bengkulu.

Kasus tersebut, kata dia, menjadi perhatian khusus bagi kementerian PP-PA.

Dia juga menyayangkan bahwa sebagian besar pelaku kekerasan seksual terhadap Yuyun masih berusia di bawah 20 tahun.

Baca juga: 2 Pelaku Pencabulan Yuyun Terus Diburu

Berdasarkan laporan yang masuk ke Kementerian PP-PA, sebanyak tujuh orang berusia di bawah 17 tahun dan tujuh orang lainnya usia dewasa.

Menurut dia, tingginya kasus kekerasan anak disebabkan beberapa faktor, diantaranya peraturan perundangan yang melindungi perempuan dan anak masih memiliki kelemahan.

"Ini disebabkan sanksi hukum yang belum tegas sehingga perlu direvisi," tegasnya.

Sumber: Antara

Foto: majalah Kartini

Apa pendapat Anda mengenai artikel ini?

Loading Rating...

Komentar:

Loading...
Top