Tarif Interkoneksi Akan Turun?

Tarif Interkoneksi Akan Turun?

Sabtu, 19 Mar 2016 | 08:41 | Rusmanto
WinNetNews.com - Penghitungan tarif interkoneksi yang seharusnya tuntas akhir 2015 lalu masih juga belum menemukan titik temu. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara pun masih belum memutuskan berapa angka penurunan yang pas untuk biaya terminasi trafik percakapan suara lintas operator dari angka sebelumnya Rp 250.

Saat ditemui dalam sejumlah kesempatan, menteri yang akrab disapa Chief RA itu menyampaikan harapan ada penurunan yang signifikan dari tarif interkoneksi ini. Tujuannya agar terjadi keseimbangan dan efisiensi industri, khususnya agar tarif telepon pelanggan ke operator lain jadi lebih murah.

Sayangnya Rudiantara tidak menjelaskan lebih jauh mengenai keputusan penurunan tarif interkoneksi antar operator ini apakah berdasarkan pada kajian Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) atau tidak. Namun ia memastikan bahwa penurunannya harus signifikan, sesuai dengan kondisi industri saat ini.

Seperti diketahui, biaya interkoneksi merupakan salah satu komponen tarif ritel, selain biaya promosi atau produksi dan margin keuntungan. Ini menjadi biaya yang dibayarkan oleh tiap operator saat pelanggan menggunakan layanan berupa voice dan SMS.

Bisa dibilang, selisih biaya interkoneksi ini yang menjadi pendapatan bagi operator baik itu layanan sesama operator (on-net) atau ke lintas operator (off-net). Namun karena masih tingginya tarif interkoneksi, trafik percakapan suara masih didominasi oleh panggilan on-net 96% berbanding off-net yang hanya 4%.

 

Selama ini, tarif interkoneksi masih menggunakan metode simetric alias dibebankan secara sama ke semua operator, baik dari sisi jumlah pelanggan, infrastruktur dan lain sebagainya . Ini tentu menimbulkan perdebatan, karena tak semua operator membangun, misalnya, jumlah BTS yang di satu wilayah sama.

Payung hukum untuk interkoneksi ini diatur di Peraturan Menkominfo No. 8/2006 tentang Interkoneksi. Sementara itu, tarif layanan telekomunikasi melalui jaringan bergerak selular diatur dalam Peraturan Menkominfo No. 9/2008. PM 8/2006 menjamin pelaksanaan interkoneksi yang transparan, non-disriminatif dan mengedepankan prinsip cost-based (sesuai biaya) yang dipandang lebih adil bagi para penyelenggara yang berinterkoneksi.

Perhitungan biaya interkoneksi selama ini menggunakan metode perhitungan Bottom Up Long Run Incremental Cost (BU LRIC) dengan pendekatan Forward Looking. Sementara dengan penurunan minimal 10% (menjadi Rp225) di mana batasan tersebut harus cukup signifikan, Rudiantara berharap revenue operator malah bisa bertambah nantinya -- dan bukannya jadi turun.

"Sebenarnya secara industri (jika tidak diturunkan tarif interkoneksinya) masing-masing operator akan menjadi kerdil. Besarnya hanya di dirinya sendiri (karena mengandalkan on-net). Dengan demikian, industrinya jadi besar, masyarakat juga jadi senang karena tarif turun," kata Rudiantara lagi.

"Dari sisi penerimaan pajak nggak akan turun karena menurunnya tarif interkoneksi akan menciptakan demand. Jadi secara absolut volume justru jadi naik. Berarti pajaknya naik juga. Interkoneksi dan modern licensing itu beda, dan ini justru bagus buat mereka. Kalau bisnisnya naik, dan EBITDA tambah besar, kemampuan membangunnya juga akan tambah besar," pungkas menteri.

disadur dari situs detik news

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...