Teken Perpres Baru, Jokowi Perbolehkan Ma'ruf Amin Punya 10 Stafsus
Foto: Kompas.com

Teken Perpres Baru, Jokowi Perbolehkan Ma'ruf Amin Punya 10 Stafsus

Kamis, 16 Apr 2020 | 14:28 | Anggara Putera Utama

Winnetnews.com -  Presiden Joko Widodo diketahui memperboleh Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memiliki sfaf khusus hingga 10 orang. Hal ini sesuai dengan Perpres yang baru diteken Jokowi dengan Nomor 56 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 17 tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden.

"Staf Khusus Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari paling banyak 10 (sepuluh) Staf Khusus Wakil Presiden," bunyi Pasal 36 ayat 2 dikutip dari draf Perpres tersebut.

Selain itu dalam perpres tersebut juga dijelaskan Staf Khusus Wakil Presiden  melaksanakan tugas tertentu di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya yang diberikan oleh Wakil Presiden.

"Staf Khusus Wakil Presiden secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet," bunyi Pasal 36 ayat (4).

Dalam kelancararan pelaksanaan tugas, masing-masing staf khusus wapres juga diperbolehkan mempunyai dua asisten. Asisten stafsus adalah jabatan yang disetarakan dengan jabatan struktural eselon II A.

Sementara itu, sekretarias pribadi wapres dapat memiliki 5 pembantu asisten. Dalam pelaksanaan tugasnya, sekretaris pribadi wapres dapat menerima arahan langsung dari wakil presiden.

"Pembantu Asisten adalah jabatan yang disetarakan dengan jabatan struktural eselon III A," tulis Perpres itu.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah menunjuk delapan nama sebagai staf khusus wakil presiden.

Mereka antara lain adalah mantan Meristekdikti Muhammad Nasir (bidang birokrasi dan pendidikan), aktivis Muhammad Imam Aziz (bidang penanggulangan kemiskinan dan otonomi daerah), Satya Arinanto (bidang hukum), bakal calon Wali Kota Makassar Sukriansyah S Latief (bidang investasi), Robikin Emhas (bidang politik dan hubungan antarlembaga), Lukmanul Hakim (bidang ekonomi dan keuangan), dan Guru Besar UIN Hukum Islam Fikih (bidang umum).

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...