Skip to main content

Terbentur Dengan Perjanjian Ektradisi Indonesia-Singapura, Pesimistis La Nyalla Dapat Segera Di Ekstradisi

Terbentur Dengan Perjanjian Ektradisi Indonesia-Singapura, Pesimistis La Nyalla Dapat Segera Di Ekstradisi
Terbentur Dengan Perjanjian Ektradisi Indonesia-Singapura, Pesimistis La Nyalla Dapat Segera Di Ekstradisi

WinNetNews.com - Singapura di mata dunia adalah salah satu negara di ASEAN yang mempunyai ekonomi yang sangat baik. Selain itu Singapura juga dikenal dengan tempat plesiran dan belanjanya. Banyak warga di negara dunia yang berbondong-bondong melakukan plesiran kesana.

Tapi di Indonesia oleh segelintir orang, mau itu politikus, petugas hukum, dan pengusaha yang sedang tersandung masalah, terutama persoalan hukum, Singapura kerap dijadikan tempat menghindari tudingan dan kejaran aparat penegak hukum.

Dulu, Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah mengatakan jika Singapura merupakan salah satu tempat pelarian paling aman bagi warga Indonesia yang berperkara untuk bersembunyi. Apalagi, imbuhnya, negara Singapura tidak memiliki perjanjian ekstradisi.

Berdasarkan catatan, beberapa warga Indonesia bermasalah yang sempat kabur ke Singapura. Sebut saja Sjamsul Nursalim (merugikan negara Rp 6,9 triliun dan US$ 96,7 juta dalam kasus BDNI), Bambang Sutrisno (Bank Surya, Rp 1,5 triliun), David Nusa Wijaya (Bank Sertivia, Rp 1,26 triliun), dan saat ini La Nyalla (merugikan negara Rp 48 miliar).

Ekstradisi! Rupanya celah inilah yang dipakai mereka untuk bersembunyi di tempat lain, terutama jika negara tersebut tidak memiliki perjanjian semacam itu.

Kata ekstradisi yang semula jarang menjadi perbincangan, kini kembali ramai digunjingkan. Itu dikarenakan tersangka koruptor La Nyala yang menjadi DPO polisi Indonesia saat ini, diduga sedang berada di Singapura. Diharapkan La Nyalla segera dapat diekstradisi dan segara diseret ke meja hijau.

Sebenranya, konsensus dalam hukum internasional adalah suatu negara tidak memiliki suatu kewajiban untuk menyerahkan tersangka kriminal kepada negara asing. Ini berpedoman pada prinsip sovereignty bahwa setiap negara memiliki otoritas hukum atas orang yang berada dalam batas negaranya.

Di Indonesia, ketentuan mengenai ekstradisi diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979. Sampai saat ini, Indonesia telah mengadakan perjanjian ekstradisi dengan tujuh negara, namun ada dua perjanjian yang belum diratifikasi. Ketujuh negara yang telah memiliki perjanjian dengan Indonesia, antara lain Malaysia, Filipina, Thailand, Australia, Hong Kong, Korea Selatan, dan Singapura sendiri.

Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura telah melalui proses diplomasi yang panjang sejak 1973 dan baru terlaksana 30 tahun kemudian, yakni pada 2007. Kendala lain bagi terlaksananya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura adalah karena mudahnya tersangka yang lari ke Singapura mengganti kewarganegaraannya dan mengalihkan hasil kejahatannya ke dalam bentuk investasi.

Terkait dengan seringnya Singapura yang diduga jadi pintu gerbang atau tujuan sejumlah koruptor melarikan diri, Mahfud MD saat dulu menjabat Ketua Makamah Konstitusi (MK) pernah menegaskan, bahwa perjanjian ekstradisi dengan beberapa negara, khususnya Singapura harus segera diwujudkan. Ia menyarankan seharusnya secara resmi Indonesia bersikap mengenai hubungan bilateral antara kedua negara bertetangga ini. Sikap itu bisa berlanjut dengan perjanjian ekstradisi.

Tanpa perjanjian ekstradisi yang mengikat antarkedua negara, Mahfud menilai penegak hukum Indonesia akan selalu kesulitan untuk mengejar buronan atau koruptor yang kabur ke Singapura.

Ia menekankan, kondisi seperti itu tidak dapat dibiarkan terus-menerus, karena para pelaku korupsi asal Indonesia akan mendepositokan sejumlah besar uang hasil korupsinya di Singapura. Hal itu sudah pasti akan menguntungkan Singapura dan merugikan Indonesia.

Tapi pada kenyataannya, perjanjian ekstradisi dengan Singapura dinilai sangat merugikan Indonesia. Sebab, dalam mengekstradisi pelaku korupsi yang ada di negeri singa itu, harus digabungkan dalam kerja sama pertahanan bagi kedua negara.

"Tidak mungkin perjanjian ekstradisi para koruptor yang bersembunyi di Singapura, dikait-kaitkan dengan kerja sama pertahanan," kata Pakar Hukum Internasional Universitas Sumatera Utara.

Perjanjian pemulangan tahanan koruptor Indonesia yang berada di Singapura, menurut dia, harus tetap dipisahkan dengan kerja sama pertahanan.

Posisi indonesia saat ini adalah bersedia meratifikasi perjanjian ekstradisi, namun tidak bersedia meratifikasi kerja sama pertahanan yang dinilai masih menyimpan masalah dalam sejumlah pasalnya. Jadi, perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura belum bisa berjalan.

Keterangan itu seolah menjelaskan penyebab pemerintah "kesulitan" mendapatkan buruannya. Selain itu, kendala lain yang terkadang menyertai upaya ini adalah munculnya aroma politis dalam kasus-kasus tertentu.

Berkaca dari kasus La Nyalla, jika memang upaya perjanjian ekstradisi tidak gampang dan penuh lika-liku, maka sudah seharusnya pemerintah meminimalkan kepergian orang yang dianggap bermasalah secara hukum. Setiap aparat hukum harus bisa membaca pola pihak-pihak yang akan diperkirakan bermasalah. Satu hal lagi, lembaga yang memang dibentuk untuk memberantas korupsi diharapkan bisa lebih berani mengambil tindakan tegas sesuai dengan kewenangannya.

Dilansir dari berbagai sumber

foto: dunia.news.viva.co.id

Apa pendapat Anda mengenai artikel ini?

Loading Rating...

Komentar:

Loading...
Top