Terbitkan Izin Reklamasi Pantai Ancol, Anies Dinilai Langgar Janji Kampanye
Foto: Kompas.com

Terbitkan Izin Reklamasi Pantai Ancol, Anies Dinilai Langgar Janji Kampanye

Selasa, 30 Jun 2020 | 11:38 | Anggara Putra Utama

Winnetnews.com -  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan secara resmi telah menerbitkan izin reklamasi untuk perluasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara.

Izin tersebut tertuang dalam Surat Keputusan  Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020 yang diteken Anies pada 24 Februari 2020 dan berisi mengenai izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan (Dunia Fantasi) seluas lebih kurang 35 hektar (ha) dan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol seluas lebih kurang 120 hektar.

Menurut Sekretaris Jenderal Koalisi Rayat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati penerbitan izin tersebut adalah ironi karena kala kampanye dulu Anies sempat berjanji akan menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

"Faktanya malah memberikan izin kepada PT Pembangunan Jaya Ancol setelah sebelumnya mengeluarkan lebih dari 900 IMB untuk bangunan di Pulau D yang konsesinya dimiliki oleh PT Kapuk Niaga Indah," kata Susan, Sabtu (27/6) lalu.

Selain itu, Susan menilai Kepgub tersebut terdapat cacat hukum karena hanya berdasar pada tiga undang-undang yakni, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menurutnya, tiga UU tersebut sengaja dipilih karena sesuai dengan kepentingan. 

Susan kemudian juga mempertanyakan, UU Nomor 27 Tahun 2007 jo UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang justru tidak dijadikan dasar oleh Anies dalam mengambil keputusan.

Dia menambahkan, praktik komersialisasi kawasan Teluk Jakarta hanya akan mendorong kerusakan kawasan perairan Ancol serta tidak sejalan dengan UU Nomor 27 Tahun 2007 jo UU Nomot 1 Tahun 2014 dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2010.

"Kawasan pantai, pesisir, dan perairan adalah milik seluruh warga negara Indonesia. Siapapun berhak untuk mengakses. Pemberian izin ini akan memaksa orang yang mau masuk dan mengakses kawasan ini harus membayar. Inilah praktik komersialisasi yang harus dilawan," tambah dia.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...