Terdapat 120 PNS Siluman di Jabar, Aher Sebut Tidak Ada Kerugian Negara

Terdapat 120 PNS Siluman di Jabar, Aher Sebut Tidak Ada Kerugian Negara

Senin, 25 Apr 2016 | 21:25 | Rike
WinNetNews.com-Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sebutkan telah memeriksa data 120 pegawai negeri sipil di wilayahnya yang diduga jadi bagian dari Pegawai Negeri Sipil siluman seperti yang disebut Kepala Badan Kepegawaian Nasional yang berjumlah 57 ribu orang di seluruh Indonesia.

“Yang ada adalah PNS yang sudah pensiun, meninggal dunia, atau pindah tugas. Di sini sudah tidak jadi PNS, tapi di pusat masih tercatat,” terang dia di Bandung, Jumat, 22 April 2016. Aher, sapaan Ahmad Heryawan, menjelaskan gaji 120 pegawai tersebut juga otomatis telah dihentikan pengirimannya. “Manusianya tidak ada, sudah pensiun, meninggal dunia dan pindah tugas, sudah diberhentikan gajinya, penghasilannya. Hanya saja belum sinkron dengan catatan di pusat, itu saja,” ucap dia. Aher jamin tidak ada kerugian negara kendati pemerintah pusat tetap kirimkan gajinya sebagai bagian dari jatah Dana Alokasi Umum yang diterima pemerintah provinsi. Kelebihan pemberian DAU yang diterima pemerintah provinsi karena penghentian pemberian gaji itu segera dialihkan untuk pendanaan di antaranya untuk infrastruktur, pendidikan, juga kesehatan. “Serupiah pun tidak ada kerugian negara,” jelas Aher.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jawa Barat, Soemarwan Hadisoemarto, menerangkan bahwa dia sudah mengecek Biro Keuangan untuk pastikan pembayaran gaji ratusan pegawai yang disebut siluman itu sudah dihentikan. “Sudah tidak dibayar,” ucap dia di Bandung, Jumat, 22 April 2016. Menurut Soemarwan, pihaknya akan secepatnya melaporkan pada Badan Kepegawaian Nasional guna penghapusan 120 orang pegawai di Jawa Barat itu. “Kita tinggal matching-kan data itu ke Pak Bima (Kepala BKN), mohon data itu dihapus. Sudah clear di Jawa Barat,” ujar dia. Dia mengatakan, konsekwensi dari penghapusan nama pegawai tersebut akan berimbas pada pengurangan DAU. “Kalau pegawai di Jawa Barat dikurangi, ya pasti DAU berkurang,” tambah Soemarwan.

Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Daerah Jawa Barat, Nurdialis M benarkan gaji 120 pegawai itu telah dihentikan pembayarannya. Kendati tak dibayarkan, aturan penggunaan anggaran berasal dari DAU membolehkan kelebihan uang itu segera digunakan untuk pembiayaan infrastruktur. “Karena sudah jadi uang daerah,” lanjut dia. Nurdialis melanjutkan, dalam komponen anggaran DAU itu di antaranya untuk bayarkan gaji dan tunjangan jabatan yang melekat pada pegawai yang bersangkutan. “Dan kalau memang ada kelebihan, itu untuk infrastruktur karena (uangnya) sudah menjadi ranah kita, jadi tidak perlu dikembalikan,” tutup dia.

Sumber:tempo.co

Foto: http://pbbmi.org/

TAGS:

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...