Skip to main content

Uang Saku Bagi TNI Dan Polri Melanggar Aturan

Uang Saku Bagi TNI Dan Polri Melanggar Aturan
Uang Saku Bagi TNI Dan Polri Melanggar Aturan

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai rencana penerbitan beleid penegas pemberian uang saku prajurit TNI dan Polri oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merupakan hal yang melanggar aturan.

Fadli Zon menilai langkah melegalkan uang saku itu hal yang salah dan tidak tepat sasaran.

Kata Fadli, pelegalan pemberian uang saku tersebut berisiko melanggar aturan. Apalagi, uang saku itu bersumber dari APBD DKI Jakarta. Menurutnya, penggunaan APBD itu ada aturan-aturan yang mengikat dan tidak boleh sembarangan.

Untuk Ahok, saran Fadli, lebih baik memperbaiki DKI Jakarta sesuai dengan janjinya saat kampanye. Fadli beranggapan bahwa Ahok belum memiliki kinerja yang memuaskan selama menjabat sebagai Gubernur.

Pernyataan Fadli itu muncul saat Ahok berencana membuat peraturan gubernur penegas yang mengatur pemberian uang saku Rp250.000 ditambah uang makan Rp48.000 per hari untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI dan Polri yang diperbantukan di DKI Jakarta.

Ahok beranggapan, dana yang diambil dari dana sosial APBD DKI Jakarta itu sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 138/2015 tentang Honorarium Anggota TNI dan Polri di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta. (jk)

Apa pendapat Anda mengenai artikel ini?

Loading Rating...

Komentar:

Loading...
Top