Uang Saku Bagi TNI Dan Polri Melanggar Aturan

Rusmanto
Kamis, 30 Juli 2015 09:56 WIB
Oleh Rusmanto pada Kamis, 30 Juli 2015 09:56 WIB
Image Uang Saku Bagi TNI Dan Polri Melanggar Aturan

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai rencana penerbitan beleid penegas pemberian uang saku prajurit TNI dan Polri oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merupakan hal yang melanggar aturan.

Fadli Zon menilai langkah melegalkan uang saku itu hal yang salah dan tidak tepat sasaran.

Kata Fadli, pelegalan pemberian uang saku tersebut berisiko melanggar aturan. Apalagi, uang saku itu bersumber dari APBD DKI Jakarta. Menurutnya, penggunaan APBD itu ada aturan-aturan yang mengikat dan tidak boleh sembarangan.

Untuk Ahok, saran Fadli, lebih baik memperbaiki DKI Jakarta sesuai dengan janjinya saat kampanye. Fadli beranggapan bahwa Ahok belum memiliki kinerja yang memuaskan selama menjabat sebagai Gubernur.

Pernyataan Fadli itu muncul saat Ahok berencana membuat peraturan gubernur penegas yang mengatur pemberian uang saku Rp250.000 ditambah uang makan Rp48.000 per hari untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI dan Polri yang diperbantukan di DKI Jakarta.

Ahok beranggapan, dana yang diambil dari dana sosial APBD DKI Jakarta itu sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 138/2015 tentang Honorarium Anggota TNI dan Polri di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta. (jk)

Cara Memakai Tas yang Tepat Agar Tidak Mencederai Tubuh
Baru Pindah ke Juventus, Ronaldo Kembali Bikin Rekor Baru

Reaksi Kamu

Tanggapan Pembaca

    Belum ada Tanggapan

    Jadilah yang pertama memberikan tanggapan

Sekilas Tentang WinNetNews

Situs WinNetNews.com merupakan portal berita dan informasi teraktual perihal berbagai peristiwa di nusantara maupun mancanegara. Kelengkapan, keakurasian serta aktualitas berita dan informasi WinNetNews.com telah membuat tingkat baca artikel-artikelnya naik secara signifikan walaupun usia WinNetNews.com sebagai portal berita baru seumur jagung.