Upaya DPR Tipu Rakyat, Gegas Sahkan UU: Pengamat Politik

Sofia Citradewi
Sofia Citradewi

Upaya DPR Tipu Rakyat, Gegas Sahkan UU: Pengamat Politik Foto: KATADATA/Ajeng Dinar Ulfiana

Winnetnews.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkesan kejar target mengesahkan undang-undang menjelang akhir periode, 30 September 2019. Suara rakyat, gelombang protes terhadap undang-undang, diabaikan. Aksi protes juga tak didengar.

Pengamat politik Universitas Al Azhar Jakarta, Ujang Komaruddin menilai, sejumlah UU yang disahkan itu lebih condong membela kepentingan pemerintah.

“Hanya untuk mengamankan kepentingan anggota parlemen dan kepentingan pemerintah,” kata Ujang kepada Tempo (20/9).

Adapun revisi undang-undang kontroversial yang telah disahkan menjadi undang-undang pada bulan ini adalah UU MD3 dan UU KPK. Diikuti RKUHP dan revisi UU Permasyarakatan.

“Mereka senang. Koruptor jadi girang, sedangkan rakyat meradang,” papar Ujang.

Ujang menilai, DPR sengaja mengesahkan undang-undang di akhir jabatan secepat kilat sebagai bagian dari taktik mereka untuk menghindari protes dan tekanan dari rakyat.

“Mereka (Pemerintah dan DPR) tak mau mendengarkan suara dan aspirasi rakyat. Hanya menguntungkan dirinya. Rakyat ditipu,” lanjut dia.

Partai-partai kompak merevisi UU KPK, UU MD3, KUHP, dan UU PAS, karena ingin menyelamatkan diri. Sebab, kata Ujang, banyak pimpinan partai dan anggota DPR dari hampir semua partai ditangkap KPK.

“Sebelum KPK lebih garang lagi menyasar mereka, KPK dikebiri, bonsai, dan dikerdilkan. Bahkan mereka bunuh.” Tandas Ujang.

 

Apa Reaksi Kamu?