Usaha Nelayan Merugi Terbentur Regulasi

Usaha Nelayan  Merugi Terbentur Regulasi

Jakarta - Terbitnya penghentian sementara izin kapal perikanan buatan luar negeri yang diatur dalam regulasi Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan No 56 Tahun 2014 tentang Penghentian Sementara (moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Setelah Permen terbit Para nelayan tradisional dan perusahaan ikan nasional berhenti beroperasi .

Direktur Chandra Motik Maritime Center (CMMC) Chandra Motik di Jakarta, hari ini.mengatakan "Mereka (nelayan dan perusahaan ikan nasional) berhenti melaut, karena terbentur regulasi,"

Nelayan dan pengusaha ikan nasional berhenti beroperasi sebab kapal mereka produksi dari luar negeri.

Menurutnya, Permen No 56 Tahun 2014 tentang Penghentian Sementara (moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melarang kapal nelayan dan pengusaha ikan nasional beroperasi bila kapal yang digunakan merupakan produksi luar negeri. "Jika melaut akan ditangkap petugas pengawas perikanan," ungkapnya.

Candra mengatakan nelayan dan pengusaha ikan nasional memang menggunakan kapal produksi asing. Akan tetapi mereka telah mengimplementasikan asas cabotage yang merupakan kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

Impelementasi regulasi itu merugikan nelayan dan pengusaha ikan nasional. Untuk itu, mereka akan menuntut Kementerian Kelautan dan Perikanan membayar ganti rugi.

Direktur Eksekuitif Kajian Kemaritiman CMMC Romi Gozali Rukmawijaya menambahkan nelayan dan pengusaha ikan nasional meminta ganti kerugian itu sebagai kompensasi atas larangan operasi kapal ikan. Hal itu disebabkan mereka merugi.

Ia mengatakan aturan itu harusnya diberlakukan harusnya diberlakukan terhadap kapal berbendera asing. Bukan kepada kapal nasional. Sekarang ini para nelayan tidak bisa lagi melakukan transhipment di kapal ikan dan harus balik ke pelabuhan. Alhasil hasil tangkapan digunakan hanya untuk membeli solar. "Banyak nelayan harus gulung tikar dan tidak berani melaut,"jelas Romi.

Romi meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencabut regulasi itu. Pasalnya ketentuan tersebut merugikan nelayan dan pengusaha ikan nasional.