Usia Masih Muda, Bupati Lampura di-OTT KPK
Bupati Lampung Utara (Lampura), Agung Ilmu Mangkunegara (tengah) datangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Rasuna Said, Jakarta, Senin (7/10). [Foto: Fajar]

Usia Masih Muda, Bupati Lampura di-OTT KPK

Senin, 7 Okt 2019 | 14:33 | Khalied Malvino

Winnetnews.com - Kepala daerah sejatinya menjadi pimpinan yang patut dicontoh untuk para bawahannya, terlebih untuk rakyat yang dilayaninya. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi Bupati Lampung Utara (Lampura), Agung Ilmu Mangkunegara. Bupati dengan usia muda dan kader Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu di-Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu (6/10) malam.

Bupati Agung tak sendiri, dia ditemani oleh tiga orang lainnya yang juga di-OTT KPK. Diketahui keempat tersangka diduga melakukan suap proyek di Dinas Pekerjaan Umum (DP) atau Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Koperindag) Lampura.

Mengutip CNN Indonesia, Agung lahir di Kotabumi, Lampura pada 17 Agustus 1982. Agung menjabat Bupati Lampura dalam dua peridoe, masa bakti pertama tahun 2014-2019 dan masa bakti kedua tahun 2019-2024. Dia terpilih kembali menjabat bupati pada periode kedua di Pilkada 2018.

Agung yang berpasangan dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Budi Utomo saat itu diusung koalisi partai politik, antara lain Nasdem, Gerindra, PAN, dan PKS. Dia dan Budi berhasil meraih 162.426 suara atau 50,85 persen dan mengalahkan dua calon lain.

Sebelum menjabat sebagai bupati, Agung merupakan Camat Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. Dia juga pernah maju menjadi calon Bupati Way Kanan untuk menggantikan ayahnya, Tamanuri pada tahun 2010. Namun, gagal. Tamanuri dikenal sebagai Bupati Way Kanan dua periode 2000-2010.

Agung merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Lampura. Namun dia langsung mengundurkan diri usai ditangkap KPK. Pengunduran diri dilakukan agar fokus menjalani proses hukum terkait kasus yang menjeratnya.

OTT terhadap Agung menambah jumlah kepala daerah yang ditangkap KPK. Dari data KPK sebelumnya, ada 114 kepala daerah yang telah ditangkap sepanjang tahun 2004 hingga Juli 2019. Jumlah tersebut terdiri atas 17 gubernur, 74 bupati, dan 23 wali kota. Kebanyakan dari penangkapan ini terkait suap/gratifikasi, penyalahgunaan anggaran, dan pengadaan barang/jasa.

KPK menangkap Agung dan tiga orang lainnya pada Minggu (6/10). Mereka akan dibawa ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut pada Senin (7/10). Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif mengatakan KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status para pihak yang terjaring OTT. Apakah naik ke penyidikan menjadi tersangka atau hanya sebatas menjadi saksi.

"Sebagaimana hukum acara yang berlaku, maka KPK akan memproses lebih lanjut pihak-pihak yang diamankan tersebut. Dalam waktu paling lama 24 jam akan ditentukan status hukum perkara dan orang-orang yang diamankan," ujarnya.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...