Skip to main content

Usulan BKPM untuk Merevisi UU Hortikultura Ditolak Kementan

Usulan BKPM untuk Merevisi UU Hortikultura Ditolak Kementan
Usulan BKPM untuk Merevisi UU Hortikultura Ditolak Kementan

Jakarta, wingamers (14/9) - Usulan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melakukan revisi UU Hortikultura ditolak oleh kementerian Pertanian (Kementan). Dalam usulan tersebut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meminta ketentuan Hortikultura yang membatasi kepemilikan asing hanya 30% di bidang usaha Hortikultura diubah, dengan alasan pembatasan tersebut akan membuat investor asing yang sudah ada harus melakukan divestasi karena undang-undang ini berlaku surut. Selain itu, investor asing yang ingin masuk pun banyak yang mengurungkan niatnya akibat pembatasan kepemilikan tersebut.

Menurut BKPM, kewajiban melakukan divestasi akan membuat investor asing bingung. Ketentuan itu membuat aturan menjadi tidak pasti, sebab tidak ada pembatasan kepemilikan 30% ketika investor masuk bertahun-tahun yang lalu. Di sisi lain, saat ini investasi sangat dibutuhkan oleh Indonesia untuk memperkuat perekonomian nasional yang terpukul oleh situasi global saat ini, dan investasi di sektor hortikultura cukup banyak peminatnya.

Namun, pembatasan kepemilikan asing hanya 30% di bidang hortikultura sudah final bagi Kementan. Apalagi judicial review yang diajukan oleh para pengusaha hortikultura terkait ketentuan itu sudah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2014 lalu.

Berlawanan dengan BKPM, Spudnik mendesak agar perusahaan-perusahaan hortikultura asing segera melakukan divestasi sesuai ketentuan UU Hortikultura. Usulan yang disampaikan BKPM tersebut dianggap menghambat proses divestasi yang harusnya bisa segera dilaksanakan.

Meski begitu pihaknya menghormati usulan BKPM. Pihaknya bersama instansi pemerintah lainnya akan membahas lagi dalam sidang kabinet apakah undang-undang Hortikultura perlu direvisi atau tidak.

Apa pendapat Anda mengenai artikel ini?

Loading Rating...

Komentar:

Loading...
Top