Villa Ilegal Di Bogor Akan Dibongkar

Villa Ilegal Di Bogor Akan Dibongkar

Jumat, 22 Jan 2016 | 09:35 | Muhammad Takdir
WinNetNews.com - Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor berencana melanjutkan pembokaran vila-vila di wilayah Puncak yang dianggap menyalahi perizinan. Untuk melakukan rencana pembokaran, Pemkab Bogor mengandalkan bantuan dana dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kepala Bidang Tata Bangunan, Dinas Tata Bangunan dan Perumahan Kabupaten Bogor, Atis Tardiana menuturkan, hingga saat ini masih tersisa sekitar 200 bangunan tak berizin yang belum dieksekusi di Puncak.

Pihaknya menyerahkan rekomendasi kepada Satuan Polisi Pamong Praja, agar bangunan milik 304 orang di kawasan tersebut dibongkar, dengan rincian 151 kepemilikan di Kecamatan Cisarua dan 153 di Megamendung. “Bangunan itu terklasifikasi tanpa izin yang alas kakinya belum jelas, berdiri di tanah negara, dan harus dibongkar,” jelas Atis, Kamis (21/1).

Ia sendiri mengklaim, tidak ada penambahan bangunan baru yang terpantau sejak penertiban hingga kini. “Yang ada di tanah negara kami pantau terus. Penambahan di tanah adat, di tanah warga, kami akui ada perizinannya ke sini. Itu banyak. Itu memungkinkan untuk diizinkan,” ujar Atis.

Atis menegaskan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) lama, kawasan Puncak di Cisarua dan Megamendung adalah untuk konservasi. Namun, dalam ajuan revisi RT/RW terbaru, yang saat ini diverifikasi pemerintah provinsi dan pusat, ada sedikit perubahan konsep di Puncak.

Pada pembongkaran yang berlangsung 2013 lalu, Satpol PP juga mendapatkan kucuran Bantuan Provinsi DKI sekitar Rp 2,1 miliar. Dengan alokasi pendanaan Rp 10 juta per bangunan, Satpol hanya sanggup membongkar 200 bangunan di antaranya. Untuk itu Pemkab Bogor pun kembali mengajukan penganggaran Banprov DKI untuk menertibkan kembali bangunan yang berfungsi sebagai vila itu.

(seperti dilansir dari Berita Satu)

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...