Wacana Amandemen UUD 1945 dan GBHN Tak Disetujui 3 Parpol di DPR
Sumber: Detik.com

Wacana Amandemen UUD 1945 dan GBHN Tak Disetujui 3 Parpol di DPR

Senin, 17 Feb 2020 | 09:30 | Khalied Malvino

Winnetnews.com - Wacana Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 kembali mencuat pasca Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menyebut tiga dari 10 fraksi partai politik (parpol) di DPR belum bersikap.

“Golkar, PKS, dan Demokrat tak setuju Amandemen UUD 1945, termasuk wacana menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN),” papar Syarief seperti dikutip Medcom.id, Minggu (16/2/2020).

Syarief menambahkan, Partai Demokrat yang sedang mendekati kongres untuk pemilihan ketua umum yang baru, masih menghimpun aspirasi masyarakat terkait GBHN. Syarief yang juga Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat ini memastikan partainya akan menentukan sikap politik.

"Kesimpulan saya, tunggu dulu, dievaluasi dulu. Jangan cepat-cepat," ujar Syarief.

Menurut Syarief, pimpinan MPR tengah merumuskan agar GBHN bisa berimplikasi baik untuk sistem pemerintahan ke depan.

"Apapun pandangan kami akan menampung semua dan nanti akan dirapatkan pada rapat gabungan karena kami memiliki kajian ketatanegaraan dan komisi kajian ketatanegaraan," ujar dia.

MPR tengah menggodok wacana amendemen dan menghidupkan kembali GBHN. GBHN sejatinya pernah menjadi pedoman pembangunan semasa Orde Baru.

Kala itu, GBHN dijadikan acuan oleh Presiden kedua RI, Soeharto. GBHN yang memuat haluan penyelenggaraan negara ini dirancang dan disahkan MPR yang saat itu masih menjadi lembaga tertinggi negara.

Menyetujui kembalinya GBHN bisa membuka pintu amendemen lain, yaitu mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Jika presiden kembali menjadi mandataris MPR, pemilihan presiden cukup dilakukan sekelompok politikus, seperti pada era Orde Baru. Masa jabatan presiden berpotensi juga tidak dibatasi.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...