Skip to main content

Walhi Laporkan 12 Perusahaan Batu Bara ke KPK

Walhi Laporkan 12 Perusahaan Batu Bara ke KPK
Walhi Laporkan 12 Perusahaan Batu Bara ke KPK

Jakarta, Winnetnews.com - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), melaporkan 12 perusahaan batu bara pemegang izin usaha pertambangan yang beroperasi di Sawahlunto, Sumatera Barat, ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Direktur Walhi Sumatera Barat Uslaini, mengatakan bahwa di Kota Sawahlunto terdapat 12 IUP Batu Bara, dan hanya dua perusahaan yang memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

"Kami melihat ada indikasi korupsi yang terjadi, tetapi aparatur negara membiarkan semua pelanggaran ini terjadi bertahun-tahun. Ini harus dihentikan, perlu segera dilakukan pemeriksaan oleh KPK sehingga potensi kerugian negara bisa dikurangi," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (24/6/2016).

Lebih lanjut ia mengatakan korupsi tambang batu bara tidak hanya tergolong kepada perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian keuangan negara, perbuatan demikian adalah kejahatan terorganisir dan harus diberantas.

Aktivitas demikian juga merupakan kejahatan kemanusiaan, aktivitasnya telah mengancam dan merebut hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, kata Uslaini.

Terhitung sejak 2010 hingga 2015, terdapat 12 perusahaan tambang batu bara yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara di Sawahlunto yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto melalui Dinas PerindagkopP.

Perusahaan tambang batubara dengan inisial CV D, CV K, CV M, CV T, PT A, PT A, PT B, PT B, PT D, PT G, PT N, dan PT P terindikasi melakukan tindak korupsi. Sesuai pasal 128 (1) UU 4/2009 tentang Pertambangan Minerba, kedua belas perusahaan pemegang IUP wajib membayar pendapatan negara.

Apa pendapat Anda mengenai artikel ini?

Loading Rating...

Komentar:

Loading...
Top